Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2024, Lesbumi PCNU Kota Cirebon Gelar Munajat Budaya

Minggu 10-03-2024,07:00 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Moh Junaedi

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon menggelar Munajat Budaya Pagelaran Agung Tari Jembar Agung.

Kegiatan yang bertema Nagari Jembar Agung, Jembar Ati Agung Pakerti ini berlangsung di Gapura Candi Bentar Alun-alun Kejaksan, Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Sabtu malam 9 Maret 2024.

Sejumlah kesenian ditampilkan pada kegiatan ini seperti pertunjukkan musik yang menghadirkan musisi Cirebon yakni Kang Cheppy Oi dan grup musik asal Yogyakarta yakni DBNCoustic, serta tarian tradisional khas Cirebonan.

BACA JUGA:Inilah Alasan Kiper Dallas FC Maarten Paes Tak Masuk Skuad Garuda Lawan Vietnam di Kualifikasi PD 2026

BACA JUGA:Instruksi Bupati Imron ke Disdik: Kabupaten Cirebon Harus Punya Banyak Sekolah Unggulan

BACA JUGA:Buntut Sengketa Tanah, Warga Kampung Langensari Baru Pekiringan Gelar Aksi Penolakan Pembangunan Rumah

M Iful Azka Zulkifli selaku Ketua Lesbumi PCNU Kota Cirebon kepada radarcirebon.com mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat kembali persaudaraan dan kedamaian pasca Pemilu 2024.

"Tema kegiatan malam ini adalah Nagari Jembar Agung, Jembar Ati Agung Pakerti ini yang dimaksudkan adalah agar kita setelah Pemilu kita bersama-sama mengawal kemenangan Indonesia agar hati kita tetap jembar dan Pakarti kita menjadi agung.”

“Jadi, selain hari kita saling memaafkan, saling damai kemudian hati, Pakarti dan ahlak kita jadi utama lagi," katanya di sela-sela kegiatan.

BACA JUGA:Istighotsah Kubro, Doa Bersama untuk Jawa Barat yang Kondusif, Aman dan Nyaman

BACA JUGA:Kebakaran Terjadi di 2 Lokasi Berbeda, Tapi Waktu Bersamaan, Beruntung Tidak Ada Korban Jiwa

BACA JUGA:Bersyukur Pemilu 2024 Berjalan Sukses, Bakti Nagara Prasada Melakukan Aksi Ini

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyebutkan, kegiatan tersebut digelar serentak di 9 lokasi Pantura tanah Jawa.

"Kegiatan ini serentak digelar secara langsung di 9 titik Pantura tanah Jawa yakni Situbondo, Sidoarjo, Lamongan, Rembang, Tuban, Pekalongan, Cirebon, Jakarta Utara dan Banten," sebutnya

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Mohammad Arief Kurniawan ST mengungkapkan, Pemerintah Kota Cirebon senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan selama pelaksanaan serta pasca Pemilu.

"Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengajak seluruh pihak untuk turut memastikan bahwa Pemilu. Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar untuk menciptakan kondusivitas umum.”

BACA JUGA:Sudah Aktif Beroperasi, Bandara Kertajati Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2024

BACA JUGA:Peduli, Pj Wali Kota Lepas Relawan PMI dan Bantuan Logistik untuk Bantu Korban Banjir di Cirebon Timur

“Kita semua juga harus sepakat bahwa menjaga kedamaian selama pelaksanaan serta pasca Pemilu adalah tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali,"ungkapnya saat menghadiri kegiatan tersebut.

Dikatakannya, Pemilu tidak boleh menjadi kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Mari kita saling bekerja sama, sehingga Kota Cirebon tetap dan akan selalu kondusif," katanya.

Arif menuturkan, Pemilu sebagai salah satu indikator negara demokrasi memang sarat kontestasi dan kompetisi sejak kandidasi hingga penetapan hasil.

BACA JUGA:Keren! SMK Muhammadiyah Lemahabang Raih Medali Emas di Ajang Olympic AD ke-7

"Setiap Pilpres digelar, masyarakat cenderung selalu terbelah. Bahkan, yang paling berbahaya adalah ketika semua hal itu bermuara pada kebencian antara sesama warga negara.”

“Pada titik ini, rekonsiliasi menjadi sangat penting untuk dilakukan apalagi momentumnya menjelang bulan Ramadan. Kita harus menjadi pelopor untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi.”

“Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud adalah menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa dengan teratur.

"Sesedikit mungkin unsur paksaan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, adanya pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, adanya pengakuan dan jaminan atas tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju," pungkasnya. (rdh)

Kategori :