JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 sebagai daerah terbaik pertama di Indonesia dalam pembangunan daerah.
Terbaik kedua diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan disusul DKI Jakarta di peringkat ketiga.
Piagam PPD 2024 diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada pembukaan Musrenbangnas 2024 di Balai Sidang Convention Center, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.
Jabar dinilai berhasil mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa), yang mencakup 12 program, yakni Advokasi Desa, Desa Wisata, Desa Digital, Ove Village One Company (OVOC), CEO BUMDes, dan Patriot Desa.
BACA JUGA:Timnas Indonesia Dilibas Filipina 1-6 di Laga Perdana Piala Asia U-17 Putri 2024
BACA JUGA:Komitmen Jaga Lingkungan, Astra Tol Cipali Gelar Kick Off Mini Forest
BACA JUGA:Pandji Amiarsa Minta Fit and Propertest Cawalkot PDI Perjuangan Susulan, Begini Alasannya
Kemudian Satu Desa Satu BUMDes, Sekolah Desa Juara, Posyandu Juara, Infrastruktur Desa, Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara), dan Aplikasi Layanan Publik Sapawarga.
Hasilnya, Jabar mampu menghilangkan status desa tertinggal menjadi nol dan melahirkan 1.820 desa mandiri.
PPD 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi komprehensif terhadap pembangunan daerah yang lebih kuat.
BACA JUGA:Peduli, UMC Bakal Gelar Aksi Nasional Bela Palestina dan Kutuk Israel
Penilaian PPD 2024 dilakukan secara hibrida mulai tanggal 15 Januari - 25 April 2024. Penilain terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian dokumen perencanaan dan inovasi daerah, kemudian wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.
Untuk kategori kabupaten dan kota, daerah di Jabar peraih PPD 2024, yaitu Kabupaten Garut dan Kota Depok.
Musrenbangnas tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
BACA JUGA:Pandji Amiarsa Minta Fit and Propertest Cawalkot PDI Perjuangan Susulan, Begini Alasannya
RKP yang disusun akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa sinkronisasi rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP. Tetapi yang belum adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu sinkronisasi menjadi kunci," ujar Presiden.
BACA JUGA:Repdem Siap Menangkan PDI Perjuangan di Pilkada Kabupaten Cirebon Pembangunan Dilanjutkan
Jokowi mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasiI primernya, maka pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan jalan penunjangnya dikerjakan oleh daerah. Posisi kunci sinkronisasi dari pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda.
"Semuanya harus in line dengan RPJPN, RPJPD, RKP, dari kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Sinkronisasi ini kunci di daerah ada di Sekda dan Bappeda," ungkapnya.
BACA JUGA:Suhendrik Dapat Restu Adopsi Program Ridwan Kamil, Solusi bagi Masalah Kota Cirebon
Pemerintah pusat dan daerah juga diminta berhati-hati dalam mengelola anggaran. Jokowi tak ingin ada satu rupiah pun yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan.
Hal ini mengingat situasi global yang tak menentu dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen.
"Oleh sebab itu kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal atau angggaran jangan sampai ada uang satu rupiah pun meleset dari rencana yang sudah ditetapkan dan harus memperhatikan skala prioritas," pintanya.
Setelah Presiden menyampaikan sambutan, sesi kedua musrenbangnas juga diisi oleh arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (*)