RADARCIREBON.COM – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cirebon akan direvisi, karena dinilai terlalu memberatkan.
Pengusaha, Ir H Soenoto menyatakan, perkembangan terbaru, besaran kenaikan PBB sedang dikaji ulang oleh Pemerintah Kota Cirebon.
Pihaknya berharap, pemerintah untuk menentukan kenaikan secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Sebelum tanggal 7 Juli 2024 hari ulang tahun Kota Cirebon, ada kebijakan baru mengenai PBB akan dikeluarkan oleh pemkot,” kata Soenoto, ditemui di DeFacto Stadion Bima, Selasa, 14, Mei 2024.
BACA JUGA:Beredar Video Diduga Tawuran Geng Motor dan Warga di Kota Cirebon, 1 Orang Tertangkap
Bos Mountoya itu menambahkan, pembahasan terkait rencana revisi besaran kenaikan tersebut telah dilakukan beberapa kali.
“Tadi malam Agus Mulyadi (Pj Walikota) menyampaikan, kebijakan tersebut adalah kado untuk masyarakat Kota Cirebon. Insya Allah kebijakan yang akan keluar akan baik untuk masyarakat Kota Cirebon," kata pemilik Restoran Lawangabang tersebut.
Soenoto yakin bahwa Agus Mulyadi adalah sosok yang bijak dan menjelang akhir jabatannya ingin meninggalkan suatu kenangan yang baik. Salah satunya me-review lagi terkait kenaikan PBB yang sangat memberatkan.
Dia mencontohkan salah satu rekannya yakni Surya Pratana dengan usia sudah lebih dari 80 tahun, harus membayar PBB dari Rp 6 juta menjadi Rp 60 juta karena memiliki rumah di Jl Siliwangi.
BACA JUGA:Champhionship Series Liga 1 Menggunakan VAR, Ini Penampakan Peralatan yang Diboyong
Kenaikan yang lebih dari 10 kali lipat itu, tentu sangat tidak manusiawi dan memberatkan sosok seperti Surya Pranata.
"Cirinya pemimpin yang baik itu adalah dikenang oleh rakyatnya, ketika dia tidak menjabat lagi," tuturnya.
Diungkapkan Soenoto, sebelum pertemuan pada 13 Mei 2024, sudah dilaksanakan 3 atau 4 kali rapat di Lawangabang.
Bahkan pada tanggal 7 Mei 2024 ada hearing di legislatif yang dipimpin Ketua DPRD, Ruri Tri Lesmana.