Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya peran serta dari berbagai pihak, termasuk KPU, pengawas, pemerintah, keamanan, media, partai politik, kandidat, dan masyarakat.
BACA JUGA:Warga Kota Cirebon Kembali Tolak Kenaikan Tarif PBB 2024, Dari Rp6 Juta Menjadi Rp60 Juta
BACA JUGA:Bulan Juni, Full Jadwal Timnas Indonesia, Malam Ini Lawan Ukraina, Tayang di Televisi
"Semua pihak harus bekerja secara orkestra untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan netral," tandas Tito.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, setiap perbedaan pendapat mengandung potensi konflik.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konflik tidak berujung pada kekerasan.
Pengalaman pemilihan sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada wilayah yang kondusif dan ada pula yang rawan konflik.
BACA JUGA:H Kamdan Ramaikan Bursa Calon Bupati Kuningan, Bakal Berpasangan dengan Dr Alfan?
Mendagri berharap akan tercipta sinkronisasi kebijakan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan pelaksanaan Pilkada serentak.
"Ini akan memudahkan koordinasi dan integrasi dalam pembangunan nasional dan daerah, serta meminimalisir perbedaan visi yang dapat menghambat proses pembangunan," tandasnya. (*)