Nama-Nama Pejabat yang Bocor ke Publik, Komisi I DPRD Majalengka Minta Diusut

Jumat 02-08-2024,17:30 WIB
Reporter : Baehaqi
Editor : Asep Kurnia

8. Yusmanto, Kabid Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, akan dirotasi menjadi Camat Banjaran.

BACA JUGA:Rp15 Miliar untuk RSUD Arjawinangun, Kenapa Banyak Dokter Ingin Mundur?

BACA JUGA:Puluhan Warga Datangi PN Cirebon Daftar Judicial Review, Ternyata Soal Ini

Seperti diberitakan sebelumnya, dokumen yang berisi nama-nama pejabat yang bakal bergeser, sudah viral dan menyebar luas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Radar Cirebon, surat tersebut dibuat pada 19 Juni 2024 dengan logo Bupati Majalengka. Nomor suratnya adalah 800.1/BKPSDM, dengan sifat rahasia dan lampiran satu berkas.

Surat tersebut mencatat ada ASN dari berbagai tingkatan, seperti ASN Eselon IIIa, IIIb, IVa, dan IVb, dengan total mencapai 120 orang. 

Dari jumlah tersebut, ada beberapa camat yang akan dirotasi sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.

BACA JUGA:Ternyata Masih Ada Kasus, Massa FIM Tuntut Panji Gumilang Ditangkap dan Kembalikan Tanah Rakyat

2

BACA JUGA:Pelantikan dan Pengukuhan DPK Apindo Kota Cirebon, Enggartiasto: Pengusaha Jangan Ragu Berinvestasi

Bocornya surat tersebut ke publik, dibenarkan oleh Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman.

"Kemarin saya sudah cross-check dengan pihak yang membidangi hal ini. Melihat filenya, kemungkinan bocor dari aplikasi dan ini menjadi perhatian bagi semua pihak," ungkapnya saat dihubungi via saluran telepon, Kamis 1 Agustus 2024.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, saat dikonfirmasi baru mendengar tentang bocornya SK mutasi pejabat pada pagi hari Kamis, 1 Agustus. 

Ia menyarankan agar kebocoran surat ini segera ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menghindari polemik di kalangan masyarakat. 

BACA JUGA:Bobotoh Wajib Tahu, Aka Ada Pesta Rakyat Persib di C-Tra Arena

"Inspektorat harus segera mencari pelaku dan motifnya. Saya juga akan mengajukan usulan agar Komisi I mengundang BKPSDM untuk memberi penjelasan tentang hal ini," sebutnya.*

Kategori :