JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meraih gelar Best of the Best Participant.
Penghargaan tersebut didapat melalui ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2024.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 30-31 Juli 2024 kemarin.
Gelar ini diperoleh Pertamina Patra Niaga Regional JBB setelah berhasil mendapatkan 15 penghargaan Platinum, 22 Gold, dan 26 Silver dalam ajang ENSIA 2024.
BACA JUGA:Peringati Hari Anak Nasional, Bey Machmudin: Tingkatkan Perlindungan Generasi Penerus
Ajang ini merupakan penghargaan tahunan yang diadakan oleh PT SUCOFINDO sejak 2022 kepada para pelaku usaha atas prestasi mereka dalam pengelolaan lingkungan.
Sesuai Peraturan Menteri LHK No. 1 Tahun 2021 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
Di tahun 2024, ENSIA mengusung tema "Turnaround Innovation for Sustainability" yang juga sejalan dengan inisiatif Green Leadership Perusahaan dalam PROPER KLHK.
Acara ini dibuka oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) Alue Dohong, serta dihadiri oleh CH Nety Widyati sebagai Sekretaris Ditjen Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK.
Kemudian, Hari Wibowo selaku Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi KLHK, Prof Soedharto P Hadi MES PhD selaku Ketua Dewan Pertimbangan PROPER Nasional dan para pejabat lainnya.
Sementara itu, hadir menerima penghargaan dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat diwakili oleh Regional Manager HSSE JBB I Made Dwi Darmaputra dan Area Manager Communication, Relations & CSR JBB Eko Kristiawan.
Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, dalam sambutannya memberikan tanggapan positif terhadap adopsi tema Green Leadership PROPER Emas.
Tema ini mencakup beberapa aspek, yaitu pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pemberdayaan perempuan, sistem pangan yang sehat bagi manusia dan ekosistem, serta transisi ke energi bersih.
BACA JUGA:KPU RI Rencanakan Menghapus Saksi Diskualifikasi Cakada yang Tak Laporkan LPPDK