KESAMBI- Nyawa perempuan jadi taruhan secara massif akibat pembiaran negara terhadap hak-hak kesehatan reproduksi. Hal itu menjadi dasar dalam deklarasi Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Jumat (21/3). Dalam deklarasinya, Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam yang merupakan kolaborasi dari organisasi-organisasi perempuan, organisasi prodemokrasi dan kelompok-kelompok marjinal di Indonesia menyerukan agenda politik kepada calon legislatif dan presiden. \"Deklarasi gerakan ini bertujuan untuk mendesak agar pemerintah dan parlemen terpilih memprioritaskan penyelesaian tragedi nasional yaitu kenaikan secara drastis angka kematian ibu (AKI),\" ujar Penanggung Jawab Gerakan Perempuan Indonesia Beragam Cirebon, Alifatul Arifiati. Alifatul menjelaskan, berdasarkan data Statistik Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 yang dilansir pada tahun 2013, angka kematian ibu melonjak menjadi 359 per 100 ribu kelahiran sementara dalam target pemerintah berada pada angka 108. Di balik hitungan statistik ini, kematian ibu merupakan bentuk nyata kegagalan pemerintah untuk memenuhi hak hidup kepada rakyatnya terutama perempuan. \"Tidak satupun celah bagi pemerintah untuk mengelak dari tanggungjawab ini, penurunan angka kematian ibu harus menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah mesti mengenali dan melakukan tindakan nyata,\" jelasnya di sela-sela acara. Indonesia juga telah genap 30 tahun mengesahkan UU NO.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), kemudian dilengkapi dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Mellinium Development Goals (MDGs) khususnya tujuan 5, International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994 bahkan pada tahun 2013 Menteri Kesehatan Meluncurkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu RAN PPAKI 2013-2015. Berdasarkan situasi ini, Alifatul mengatakan, Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mendesak 10 agenda politik perempuan kepada pemerintah dan parlemen terpilih. Yang pertama, memenuhi hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dan kelompok marjinal secara adil dan berkualitas. Kedua, memenuhi hak atas pendidikan terutama pendidikan perempuan yang berkualitas, berkeadilan gender dan menghargai keberagaman. Ketiga, penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok dan menyediakan perlindungan sosial yang memadai. Kelima, perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana serta menjamin pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Keenam, hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan dengan memberikan perlindungan terhadap Buruh Migrant, Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran dan dalam negeri, buruh perempuan dan dektor informal lainnya. Ketujuh, perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. \"Yang kedelapan, memenuhi hak politik perempuan yaitu hak beroganisasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak kewarganegaraan. Kemudian, penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas dan yang kesepuluh penghentian korupsi,\" tuturnya. (mik)
Kategori :