Wajib Tambah Sekolah Polwan

JAKARTA – Rencana Mabes Polri merekrut 7.000 polwan tahun ini disambut baik oleh sejumlah kalangan. Namun, muncul satu persoalan, yakni ketersediaan sekolah khusus untuk mendidik para calon polwan tersebut. saat ini, Polri sedang menjajaki dua Sekolah Polisi Negara (SPN) untuk diubah fungsi menjadi sekolah Polwan. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menuturkan, penerimaan Polwan itu akan dimulai usai gelaran ujian Nasional peretngahan April mendatang. Jadi, kemungkinan paling cepat bulan Mei para remaja putri yang baru lulus SMA sudah bisa mendaftarkan diri. Penerimaan polwan itu akan didominasi tingkat bintara. ’’Kalau lewat Akpol, setiap tahun sudah rutin kami menerima 50 orang,’’ terangnya kemarin. Keputusan menerima ribuan polwan baru itu menyusul permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbanyak jumlah polwan agar bisa melayani hingga ke Polsek. Dengan demikian, tahun ini akan ada perubahan komposisi penerimaan polisi. Jumlah polisi laki-laki (polki) yang diterima akan menjadi 13 ribu saja. ’’Rencananya menerima 20.000, itu termasuk polwannya 500 orang. Nah sekarang polwannya 7.000, berarti di-switch,’’ lanjut mantan Kapolda Jatim itu. Sementara itu, anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman mengatakan, persoalan mendasar penerimaan polwan adalah budaya polisi yang masih patriarkhi. Alhasil, sejak polwan dibentuk hingga sekarang, Mabes Polri hanya punya satu sekolah, yakni yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saat ini, tuturnya, Polri sedang menjajaki dua SPN yang layak untuk mendidik para calon polwan. Satu di Jakarta damn satu lagi di bogor. Satu SPN diperkirakan mampu menampung 2.000 calon bintara polwan. Sehingga, diperkirakan masih diperlukan tambahan SPN lagi. ’’Menurut saya ada SPN-SPN yang memenuhi syarat yang bisa kita khususkan untuk mendidik polwan dulu. Jadi, polki menggunakan SPN yang lain,’’ tuturnya. Kebijakan yang tergolong baru itu membuat Kapolri harus secepatnya menyiapkan sarana pendukung. Bagaimanapun juga, polwan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Saat ini, jumlah Polwan se-Indonesia berkisar 15 ribu personel. Jumlah tersebut menurut Hamidah masih jauh dari ideal. ’’Dengan komposisi 450 ribu polisi se-Indonesia, kalau misalnya ada 100 ribu polwan saja sudah memadai,’’ ucapnya. Bagaimanapun juga, tidak bisa dipaksakan jumlah polwan sama dengan jumlah polki. Menurut Hamidah, penerimaan Polwan besar-besaran itu merupakan kesempatan yang baik bagi para remaja putri lulusan SMA untuk mengabdi kepada negara. Namun, dia meminta para remaja itu tidak langsung membayangkan akan menjadi polwan seperti yang bertugas di NTMC Polri. ’’Kita harap polwan menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat sampai ke tingkat polsek,’’ ucapnya. Selama ini, banyak kasus kekerasan perempuan dan anak di daerah-daerah dilayani oleh laki-laki. Tentu saja, tingkat sense-nya kepada perempuan akan berbeda. Polwan-polwan baru itulah yang akan mengisi posisi tersebut sampai di tingkat terendah, yakni Polsek. Hamidah menambahkan, penerimaan Polwan dalam jumlah besar harus juga diiringi dengan perlakuan yang adil. polwan harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan polki dalam hal penempatan, promosi, maupun mutasi. Jarang ada Kapolres perempuan, Kapolda perempuan malah nihil. Begitupun jabatan kepala biro di Polda. Perwira tinggi bisa dihitung dengan jari. Hanya Kapolsek perempuan yang masih cukup banyak. (byu)