BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik pungutan liar di jalur pariwisata.
Hal ini guna memberikan kenyamanan kepada wisatawan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Koordinasi antara lain dilakukan dengan Satpol PP kabupaten/kota dan pihak kepolisian, salah satunya dengan meningkatkan patroli kawasan wisata, di antaranya kawasan Puncak, Bogor.
BACA JUGA:Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airline Diduga Akibat Serangan Burung
“Koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk mencegah praktik pungutan liar di jalur pariwisata Jabar agar wisatawan dapat menikmati liburan Nataru ini dengan nyaman,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar di Kota Bandung, Rabu 25 Desember 2024.
Menurut Benny, hal ini menjadi perhatian Pemprov Jabar mengingat Jabar selalu menjadi magnet pariwisata seperti kawasan Puncak Bogor, Bandung Raya, Pangandaran, dan Garut.
“Jabar selalu menjadi magnet pariwisata, seperti di momen penghujung tahun sehingga harus dijaga dengan baik. Jangan sampai karena ulah beberapa oknum mencoreng pariwisata Jawa Barat,” ujarnya.
BACA JUGA:Guna Kepentingan Penyidikan, KPK Cekal Hasto dan Yasona Pergi Keluar Negeri
BACA JUGA:Safari Pembangunan di wilayah Timur Cirebon, Sekda Hilmy: Kualitas Bangunan Cukup Memuaskan
Benny mengimbau kepada wisatawan selain mematuhi aturan lalu lintas, juga tidak mudah tergiur oleh tawaran jasa joki jalur alternatif di kawasan wisata.
“Kami mengimbau kepada wisatawan untuk tidak menggunakan jasa joki pariwisata agar terhindar dari getok tarif. Wisatawan supaya mengikuti arahan polisi yang mengatur lalu lintas,” ucapnya.
Benny menambahkan, untuk mencari jalur alternatif, wisatawan mempunyai pilihan untuk menggunakan Google Maps atau aplikasi lain.
Namun dalam mencari jalur alternatif juga berisiko, jarak bisa menjadi lebih jauh, tersesat karena petunjuk di aplikasi tidak akurat atau potensi gesekan dengan warga sekitar yang merasa terganggu jalan di lingkungannya mendadak macet.
BACA JUGA:Apakah PPN 12 Persen Menyasar pada Layanan Kesehatan? Begini Penjelasan Kemenkes