PKB Terancam Tereliminasi

Jika Electoral Threshold Disetujui Jadi 5 Persen DEPOK – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dirundung kecemasan. Betapa tidak, partai yang didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu terancam bakal dieliminasi jika pada pemilu mendatang tidak mampu meraih sedikitnya 5 persen suara (electoral threshold). Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi PKB, H Dedi Wahidi saat membuka acara Musyawarah Cabang (muscab) ke-3 PKB Kabupaten Cirebon di kompleks lembaga pendidikan Mafatikhul Huda Sidaparna Desa Kasungengan Kidul, Kecamatan Depok, kemarin (25/7). Menurut Wahidi, isu tersebut saat ini sedang hangat dibicarakan di internal anggota parlemen di Senayan. Penyederhanaan jumlah partai belakangan santer diusulkan oleh anggota DPR menyusul melonjaknya jumlah partai di tanah air. “Ketua Umum PKB sudah mengusulkan agar jumlahnya 3 persen saja. Tapi kalau partai-partai besar seperti Demokrat, PDI Perjuangan dan Golkar sepakat 5 persen tentu mereka yang menang. Ini menjadi keprihatinan kita semua,” kata Dedi Wahidi. Ditingkatkannya jumlah dukungan dari 2,5 persen menjadi 5 persen sebagai syarat sebuah partai, memang sedang dimatangkan di DPR. Tujuannya agar partai-partai kecil yang “tidak produktif” dilikuidasi. Sehingga hanya partai besar atau yang mengantongi sedikitnya 5 persen saja yang diperbolehkan untuk “hidup”. Selain penyederhanaan jumlah partai, DPR kata Wahidi juga sedang meramu jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan (dapil). DPR mengusulkan agar jumlah dapil diperbanyak, di mana jatah kursi untuk satu dapil cukup dengan 5 kursi saja. “Jumlah dapil akan diperbanyak. Kalau dulu bisa sampai 11 kursi, tapi nanti satu dapil hanya 5 kursi. Di Jawa Barat, PKB bisa jadi tidak punya kursi. Sebab saat ini saja saya berada di urutan ketujuh. Imas Masitoh (DPRD provinsi) di urutan kedelapan. Demikian juga di kabupaten atau kota. Kalau sebelumnya 6-10 kursi, tapi nanti hanya 5 kursi yang diperebutkan,“ beber pria asal Kabupaten Indramayu tersebut. Dengan berbagai tantangan yang kian berat tersebut tandas Wahidi, PKB kedepan harus bisa menunjukkan jatidirinya sebagai partai besar dan berani berubah menjadi lebih baik. “Kalau kita ingin eksis, syaratnya jangan lagi ada konflik, pengurus PKB harus harmoni dengan NU, dan lakukan konsolidasi kepengurusan,“ pinta pria yang juga Ketua PWNU Jawa Barat itu. Diakui Wahidi, sejak awal didirikan 12 tahun lalu, PKB selalu dilanda konflik. Bahkan konflik PKB kerap kali dipertontonkan secara terbuka dihadapan publik. Sementara itu, Ketua Dewan Syuro PKB Kabupaten Cirebon, KH Lutfi Elhakim mengaku prihatin dengan kemerosotan yang terjadi di tubuh PKB. Padahal kata dia, PKB didirikan dan dibesarkan dengan jerih payah ulama dan kyai dengan ketulusan hatinya. “Kalau mau jujur, kemunduran PKB ini berawal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ada pergeseran niat di antara pengurus DPC. Yang ada sekarang hanyalah kepentingan pribadinya,” kritik kyai yang akrab disapa Kang Aim itu. PKB sekarang justru dijadikan pergumulan berebut jabatan. Hal tersebut menurut Kang Aim mengindikasikan awal kehancuran PKB. “Kita lihat pemilu lalu, PKB cuma dapat 4,9 persen. Padahal warga nahdliyin mencapai 60 juta orang. Ini PR buat kita semua. Kenapa sampai terjadi seperti ini,“ paparnya. (dik)