Untuk hadiah yang disediakan, masing-masing kategori bakal menerima Rp7,5 miliar, namun bukan berupa uang.
Dedi Mulyadi menjelaskan, hadiah yang disediakan Pemprov Jabar bakal berupa program pembangunan bagi desa atau kelurahan dengan predikat istimewa.
"Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, dan 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan," jelasnya.
Tidak hanya desa atau kelurahan yang bakal diguyur program pembangunan, pihak kecamatan dan kabupaten juga bakal terkena cipratan hadiah dari Pemprov Jabar itu.
"Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus Rp300 juta dalam bentuk program pembangunan, juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan," kata KDM dikutip radarcirebon.com, Selasa 18 Maret 2025.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi memiliki rencana bakal menghilangkan semua jenis lomba tingkat provinsi yang diikuti kabupaten maupun tingkat desa.
Adapun yang menjadi alasannya, karena lomba-lomba tersebut terkesan lebih ke arah seremonial daripada subtansinya.
"Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? lebih seremonial dari pada subtansinya," ucap Dedi.
Dijelaskan Dedi, gelaran lomba yang biasa dilakukan, selalu membuat kepala daerah maupun instansi lainnya, tidak fokus terhadap pelayanan masyarakat.
Dipaparkan lebih lanjut, gelaran lomba yang sering melibatkan desa atau kecamatan, kerap tidak memperhatikan subtansi dari lomba tersebut.
Menurut Dedi, kepala daerah atau ibu-ibu penggerak PKK, lebih repot mempersiapkan penilaian ketimbang maksud dari kompetisi tersebut.
"Jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil stuntingnya harus menurun, kebersihannya bukan. Mereka bakal sibuk menerima istri pejabat," jelasnya.
Tidak hanya itu, dalam setiap gelaran lomba, kadangkala terjadi sentimen politik kepada peserta lomba.
Dengan alasan kedekatan maupun suka atau tidak suka dari pejabat tertentu, penilaian menjadi tidak fair.
"Saya juga tahu, ada sentimen politik di dalamnya. Seperti ini, meskipun juara karena bupatinya tidak suka maka bisa saja dicoret," ujar Dedi memberi contoh.
Oleh karena itu, mantan Bupati Purwakarta ini dengan tegas, bakal menghilangkan lomba yang digelar rutin tersebut.