WALED- Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadi MM MSi, akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah yang ada di RSUD Waled, termasuk ketidakharmonisan direksi. Bahkan, Sunjaya merespons cepat persoalan ini dengan memanggil direksi, Jumat (4/4) malam. “Jumat malam saya sudah memanggil semua pihak yang terkait, dari mulai komite medik sampai direksi. Di situ sudah saya dengar sendiri dari mereka, apa yang terjadi di RSUD Waled,” ujar Sunjaya, kepada Radar, Minggu (6/4). Dari hasil pertemuan itu, Sunjaya memiliki kesimpulan sementara. Menurutnya, direksi RSUD Waled kurang koordinasi. Sehingga, persoalan yang ada tak terselesaikan dan menambah polemik. Sunjaya juga menyesalkan, direktur jarang hadir di RSUD Waled dan banyak persoalan ditangani oleh wakil direktur. “Tapi saya nggak langsung percaya terhadap apa yang saya dengar. Bisa saja dari pihak lain keterangan berbeda lagi. Makanya saya akan bentuk tim untuk tangani masalah RSUD Waled secara komprehensif,” katanya. Hasil pembedahan masalah yang dilakukan tim, kata dia, nantinya akan menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan masalah. Ketika ditanya terkait kemungkinan adanya mutasi dan rotasi pada direksi dan manajemen RSUD Waled, Sunjaya enggan menjawabnya. Menurut dia, langkah tersebut masih terlalu jauh. Untuk saat ini, dirinya hanya akan memfokuskan membuat tim dan menanti hasilnya. “Apa akan ada mutasi atau nggak, ya nanti hasil dari tim untuk pertimbangkan hal itu. kalau ternyata ada kinerja yang buruk, siapapun itu akan saya benahi. Bisa saja saya mencopot direksi, kalau memang ada yang tidak beres,” tegasnya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Doddy T Basuni mengatakan, DPRD juga tidak tinggal diam atas adanya persoalan ini. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu masalah yang ada di RSUD Waled, sebelum melangkah. Doddy juga enggan berkomentar, sebab belum mengerti kedalaman masalah. “Saya sendiri masih kurang paham masalah yang sebenarnya terjadi di RSUD Waled. Saya akan pelajari dulu apa sih yang sebenarnya terjadi. Setelah kita paham betul bagaimana masalahnya, kita akan bertindak. Setelah pemilu kita akan panggil direksi RSUD Waled,“ ungkap Doddy. Sementara itu, Anggota Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT), Adang Juhandi, meminta ketidakharmonisan direksi untuk segera dibenahi. Sebab, dikhawatirkan, pelayanan publik akan terganggu. “Disharmonisasi di RSUD Waled ada indikasi kepentingan elit tertentu. Saya berharap persoalan ini cepat diselesaikan,” ucapnya. Adang mengungkapkan, mestinya persoalan di RSUD Waled bisa selesai lebih cepat, seandainya masing-masing pihak menyadari tugas pokok dan fungsinya. Sehingga, tidak ada yang tumpang tindih dan merasa dilangkahi. “Semua pihak harus membuka diri dan mulai menyelesaikan persoalan. Saya juga berharap bupati cepat menyelesiakan persoalan ini, sebelum masyarakat yang bertindak,” tandasnya. Sebab, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga sudah gerah terhadap pelayanan yang diberikan dan bisa saja mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap direksi. Apalagi, masyarakat di wilayah timur Cirebon sangat mengandalkan RSUD Waled untuk pelayanan kesehatan. “Masyarakat sangat menginginkan RSUD Waled pelayanannya lebih baik. Dengan adanya persoalan ini, tentu saja masyarakat khawatir,” tuturnya. (den)
Kategori :