RADARCIREBON.COM – Program siswa nakal masuk barak TNI Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditolak oleh Imparsial.
Imparsial bahkan mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencegah Dedi Mulyadi melaksanakan program tersebut.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, memasukan siswa nakal ke barak TNI merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM.
“Imparsial mendesak menteri dalam negeri untuk mencegah rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal oleh gubernur Jawa Barat,” demikian dikatakan Ardi Manto Adiputra dilansir dari Beritasatu.com, Jumat (2/5/2025).
BACA JUGA:USG Gratis Berlangsung di Sekolah, Puluhan Bumil Manfaatkan Program
BACA JUGA:Siswa Nakal Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi Didukung Anggota Dewan Kota Cirebon
Rencana Dedi Mulyadi mengatasi kenalakan remaja di Jawa Barat dengan melibatkan TNI dinilai keliru oleh Imparsial.
Menurut mereka, jika tetap dilaksanakan, program itu justru akan melanggengkan militerisasi di ranah sipil.
Hal ini, menurut Ardi, bertentangan dengan fungsi TNI serta prinsip HAM.
Tidak hanya itu, Ardi menegaskan, bahwa program siswa nakal masuk barak TNI yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi memiliki potensi bahanya.
BACA JUGA:Jalan Baru Kuningan Miliki Nama Baru, Diambil dari Ulama Besar asal Lengkong
BACA JUGA:Polisi Selidiki Dugaan Korupsi di Desa Ujunggebang Cirebon, Kuwu dan Ketua BPD Bungkam
Sebab, akan semakin melanggengkan budaya kekerasan di kalangan pelajar. Alasan Ardi, pihak militer memiliki rekam jejak kekerasan yang jauh lebih tinggi.
“Kami memandang, pada saat yang bersamaan rencana kebijakan yang sedang disusun Dedi Mulyadi bermasalah secara hukum,” cetusnya.
Prinsip-prinsip pendidikan sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.