JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menandatangani perjanjian kerja sama denhan TNI AL, di Markas Besar (Mabes) TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Rabu 25 Juni 2025.
Menurut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, kerja sama tersebut adalah langkah konkrit untuk menyelamatkan ekosistem sungai dan laut. Karena, keduanya satu kesatuan antara hulu dan hilir.
“Komitmen kami dalam kerja sama dengan TNI AL adalah mengembalikan seluruh aliran sungai yang berasal dari gunung sampai ke laut, dan memuliakan laut,” tutur Dedi Mulyadi.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyinggung kembali filosofi leluhur Sunda yang memuliakan alam melalui tradisi hajat bumi dan laut, yang hakikatnya merupakan bentuk penghormatan dan kesadaran ekologis yang mendalam.
BACA JUGA:Banyak Gadai Swasta di Cirebon Ilegal, Simak Ciri-ciri Gadai Swasta Legal dan Ilegal
BACA JUGA:Pria Tanpa Identitas Tertabrak Kereta Api, Ini Ciri-ciri Korban
BACA JUGA:28 Tersangka Kasus Narkoba Diringkus Polresta Cirebon Periode Mei 2025
“Bersedekah pada laut berarti tak hanya mengambil dari laut, tapi juga memberi. Ini adalah bentuk penghormatan yang akan melahirkan keseimbangan ekosistem, termasuk tumbuhnya biota laut,” tambahnya.
Gubernur yang akrab disapa KDM, juga menyampaikan sejumlah beberapa program prioritas hasil kerja sama dengan TNI AL, di antaranya normalisasi dan penjagaan sungai.
Implemetasi kerja sama ini, Pemprov Jabar akan melibatkan TNI AL untuk menjaga kelestarian sungai melalui patroli di sepanjang aliran sungai.
"Kita akan hitung berapa kilometer sungai dan berapa personel TNI AL yang dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya," tegas KDM.
Kemudian mengenai pembangunan landasan pesawat kecil untuk patroli laut dan evakuasi medis.
Dalam kesempatan ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jabar diminta menyiapkan landasan udara kecil guna memudahkan patroli laut, mitigasi bencana, serta evakuasi darurat pasien, termasuk ibu hamil dan korban stroke di wilayah terpencil.
Program prioritas lainnya mengenai pendidikan kelautan bagi generasi muda. Pemprov Jabar akan membangun sekolah-sekolah kelautan yang memprioritaskan anak-anak nelayan dengan pendidikan gratis dan berorientasi pada vokasi kelautan.
BACA JUGA:Glowpark Indonesia Suguhkan Taman Cahaya Spektakuler di CSB Mall
Selain itu, TNI AL akan dilibatkan dalam pemberian pendidikan dasar kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK.
Selanjutnya, program pengembangan teknologi dan infrastruktur kelautan. KDM juga menekankan pentingnya teknologi perkapalan dan pengelolaan sumber daya kelautan.
"Anak-anak Jabar harus memahami laut sebagai kekayaan alam yang harus dijaga, bukan dieksploitasi," katanya.
Berikutnya adalah program penataan wilayah pesisir dan kebersihan pantai.
Penambahan armada pengangkut sampah dan peralatan pengeruk akan dilakukan demi membersihkan pantai dari sampah.
Selain itu, KDM menekankan pula pentingnya penataan tempat pelelangan ikan agar tidak terkesan kumuh.
BACA JUGA:Glowpark Indonesia Suguhkan Taman Cahaya Spektakuler di CSB Mall
BACA JUGA:Tak Terpengaruh Konidisi Ekonomi, Penjualan Hyundai Cirebon Capai 70% dari Target 2025
“Saya yakin kemakmuran hanya bisa diraih dengan cara merawat. Laut, sungai, dan gunungnya dirawat. Kalau dirusak, yang lahir adalah kehancuran,” ujar KDM menutup sambutannya.
Sementara itu Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan maritim secara menyeluruh.
“Kerja sama ini meliputi pemetaan dan mitigasi bencana, penanganan sampah di sungai dan pesisir, serta edukasi masyarakat pesisir dalam bidang kemaritiman,” jelas Ali.
Program kerja sama juga menyasar penanganan vegetasi mangrove dan kualitas air laut, normalisasi jalur pelayaran dan kolam pelabuhan, perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah pesisir hingga penataan kawasan kumuh secara terpadu.
Ali menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemprov Jabar dalam memperkuat sinergi antarlembaga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami berharap kerja sama ini menjadi model pengelolaan wilayah maritim yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Ali. (*)