Penetapan resmi sebagai tersangka dilakukan pada 26 Juni 2025 melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor B-01/M.2.24/Fd/06/2025.
"Perbuatan tersangka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa," ujar Hendra dalam keterangannya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)