Kedua program ini dilaksanakan tidak hanya di wilayah tujuan, tetapi juga dari daerah asal terjadinya TPPO.
Dengan kolaborasi antara Kementerian, dan Pemda serta Kepala Desa dan perangkatnya dalam upaya memperluas jangkauan pemberian informasi keimigrasian guna memberikan pemahaman mengenai aturan keimigrasian serta untuk early warning system dan meminimalisir terjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban TPPO, melintasi wilayah perbatasan Indonesia tanpa menggunakan dokumen Keimigrasian yang resmi.