BACA JUGA:Bangun Ketahanan Pangan Rumah Tangga, Pemprov Jateng Galakkan Program Rabu Pon
BACA JUGA:Hadiri Pelantikan FKDT, Wakil Walikota Bilang Begini Soal Pendidikan Keagamaan di Kota Cirebon
Sebelumnya, Ketua GAPITT Ciayumajakuning Budi Ariestiya mengungkapkan bahwa pendapatan para pelaku pariwisata jauh menurun.
Padahal, menurut dia, pemilik usaha perjalanan wisata, hotel, restoran, pengelola tempat wisata sampai UMKM sangat bergantung pada pelaksanaan study tour.
Dia menuding kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang study tour menjadi penyebab utamanya. Sehingga aktivitas pariwisata menjadi lesu.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) Cirebon Raya, Nana Yohana, mengatakan bahwa larangan study tour oleh KDM adalah pukulan telak.
BACA JUGA:Sempat Dikeluhkan Warga, Jalan Parakan - Patean Mulai Diperbaiki
BACA JUGA:Daihatsu Hadirkan Kilau Baru Kebanggaan Keluarga, New Sigra di GIIAS
Terutama bagi para pelaku industri pariwisata di Ciayumajakuning.
“Setelah covid, seelumnya kami memperkirakan di tahun 2025 ini akan ada pertumbuhan di bidang pariwisata. Namun sayangnya, di awal tahun kita sudah dipukul oleh efisiensi. Lalu, di bulan Maret pelarangan study tour oleh KDM," ungkapnya.
Di sisi lain, dia menyatakan, bahwa SE Gubernur Jawa Barat terkait larangtan study tour sifatnya hanya imbauan.
Jadi, setiap kepala daerah, kota dan kabupaten di Jawa Barat, mestinya memiliki kelonggaran sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.
Dia juga menilai bahwa melarang study tour bukan solusi yang bijaksana.
Yang lebih penting, menurut dia, adalah memperbaharui sistem pelaksanaannya, aturan yang jelas, dan pengawasan yang lebih ketat.
Dia juga menawarkan solusi lain, yakni skema subsidi silang bagi siswa yang dinilai kurang mampu.
Dia menilai bahwa dengan dilarangnya study tour, maka pengangguran di Jawa barat akan semakin banyak.