RADARCIREBON.COM – ASN Kuningan dapat kabar buruk setelah penetapan Perubahan APBD 2025.
Belakangan muncul wacana pemotongan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kuningan.
Alasannya diduga karena dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berkurang. Sehingga tekanan berat harus ditanggung keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kuningan sepertinya tidak punya pilihan yang banyak untuk mengatasi beban anggaran yang semakin menekan.
BACA JUGA:Arah Pembangunan Kabupaten Kuningan 5 Tahun Kedepan, Ini Saran Anggota DPRD
BACA JUGA:Bupati Kuningan Minta Dewas LPPL Harus Melakukan Ini Agar Dipercaya Masyarakat
Meski pahit, TPP ASN pun akhirnya terpaksa dikorbankan. Hal ini dilakukan agar roda pemerintahan terus bergulir.
“Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan untuk menjaga jalannya roda pemerintahan serta pembangunan, langkah pemotongan TPP menjadi opsi pahit yang harus diambil, meskipun tidak populer,” demikian dikatakan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo.
Menurut Sujarwo, bila kebijakan ini diterapkan, maka menjadi bukti nyata betapa tantangan yang dihadapi pasangan Dian-Tuti sangat berat di tahun pertamanya memimpin Kabupaten Kuningan.
Namun demikian, dia mengungkapkan, agar pemotongan TPP ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial di internal birokrasi, maka perlu keberanian dari pimpinan.
BACA JUGA:KM Aneka Jaya Terbalik di Perairan Pulau Cucu Petong, Bakamla RI Segera Lakukan Ini
BACA JUGA:Dua Prajurit Gagalkan Aksi Curanmor di Ligung, Danrem 063 SGJ: Bukti TNI Hadir untuk Rakyat
Kepala daerah sebagai pemegang kebijakan, menurut Sujarwo, harus berani memangkas pos-pos anggaran lain yang sumbernya juga berasal dari APBD.
“Misalnya, potong juga anggaran Pokir (pokok pikiran) DPRD yang selama ini mendapat alokasi besar. Kalau hanya TPP yang dipotong, sementara anggaran politis tetap aman, itu bisa menimbulkan ketimpangan dan rasa tidak adil,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, bahwa efisiensi anggaran harus menyeluruh, menyentuh seluruh elemen, bukan hanya birokrat.