Dari jumlah itu, 801 lokasi memenuhi syarat, dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap dibangun.
"Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan pos lintas batas negara (PLBN),” kata Dody.
Ia menambahkan, pembangunan 264 titik SPPG tersebut membutuhkan anggaran kurang dari Rp 1 triliun.
Kesepakatan pembangunan SPPG ditetapkan melalui koordinasi BGN dan Kementerian PU dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, serta prioritas pembangunan nasional.
"Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” pungkasnya. (*)