BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tegaskan akan melakukan pengetatan anggaran.
Hal ini sebagai antisipasi dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat ke daerah akan berkurang pada 2026.
Namun dipastikan, belanja publik tidak akan berkurang. Yang berkurang adalah anggaran yang tidak terlalu urgent yang sifatnya ‘snack’.
“Tadi disepakati semua melakukan kinerja efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau yang kemarin pinggangnya dikencengin mungkin hari ini lehernya,” seloroh Dedi Mulyadi usai Rakor Penanganan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 30 September 2025.
BACA JUGA:Edarkan Obat Terlarang, Seorang Mahasiswa Ditangkap Satresnarkoba Polres Cirebon Kota
BACA JUGA:1.300 UMKM Siap Unjuk Gigi di Kompetisi Perdana ‘Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas’
BACA JUGA:Indosat Dukung Penguatan UMKM Lewat Konektivitas Internet
Gubernur mengatakan, dari hasil rakor disepakati yang menurun adalah belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, makan dan minum, dan transportasi.
“Ini untuk apa? Untuk nurunin angka penggunaan listrik, untuk menurunkan angka penggunaan internet, untuk menurunkan angka penggunaan air."
"Ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa,” paparnya.
Dengan strategi penghematan anggaran terukur, Jabar tidak akan kehilangan kinerja terbaik di 2026.
“Hanya kehilangan snack, kehilangan makan siang, kehilangan perjalanan dinas, kehilangan listrik di malam hari tidak boleh nyala kecuali di luar, kehilangnan jam di mana AC dan TV dinyalakan jam berapa saja, dan semua itu nanti akan diatur,” sebutnya.
Agar penghematan efektif, nanti akan ada pengingat penggunaan perangkat alat pemerintah. Sementara untuk work from home (WFH), pemgaturannya akan berjalan seperti biasa. (*)