BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan mengevaluasi tata ruang Jabar.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berkomitmen untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah serta memperbanyak ruang terbuka hijau.
Ia mengutip analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan Jabar kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.
BACA JUGA:Komisi Informasi Cirebon 2025–2029 Dilantik! Inilah 5 Arahan Penting Walikota Edo
BACA JUGA:KAI Daop 3 Cirebon Perbaiki Fasilitas Stasiun untuk Peningkatan Pelayanan
BACA JUGA:3 Tersangka Maling Motor Ditangkap Polisi di Kuningan, ES Mengaku 13 Kali Beraksi
Kawasan hijau itu berubah menjadi pemukiman hingga pabrik, seperti terjadi di sempadan sungai yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air.
“Inilah yang menjadikan Jabar seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” tegasnya, Senin 17 November 2025.
Ia menuturkan, alih fungsi lahan memberi dampak serius, seperti yang terjadi di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Pengerukan sedimentasi di dalam bendungan sulit dilakukan karena tidak ada lahan untuk membuang lumpur.
Masifnya alih fungsi lahan di Purwakarta menyebabkan sulit mendapatkan lahan untuk membuang lumpur.
BACA JUGA:3 Tersangka Maling Motor Ditangkap Polisi di Kuningan, ES Mengaku 13 Kali Beraksi
“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” ucapnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar segera menertibkan bangunan-bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukkannya.