Kedua, anekdot dari lapangan menunjukkan praktik "pembelajaran proyek" yang seharusnya menjadi jantung Kurikulum Merdeka, sering direduksi menjadi kegiatan kerajinan tangan tanpa proses investigasi mendalam. Ketiga, terjadi peningkatan beban kerja dan stres guru.
Penelitian kuantitatif oleh Sari dan Pratiwi (2024) yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Pendidikan menemukan korelasi signifikan antara tekanan implementasi Kurikulum Merdeka dengan tingkat kecemasan mengajar pada guru, terutama yang minim pengalaman. Singkatnya, kurikulum yang dirancang untuk membebaskan dan memanusiakan justru berisiko menghasilkan kelelahan dan frustrasi jika tidak didukung oleh sistem manajemen guru yang holistik.
BACA JUGA:Mulai Hari Tanpa Khawatir Bau Badan: Rawat Ketiakmu dengan Cara yang Lebih Cerdas
Melihat kompleksitas ini, kita perlu belajar dari negara-negara yang berhasil melakukan reformasi kurikulum. Finlandia, sering dipuji sebagai negara dengan pendidikan terbaik, tidak serta-merta memberikan kebebasan tanpa pondasi. Guru-guru di sana menikmati otonomi luas karena telah disiapkan melalui pendidikan profesi guru (PGSD) yang sangat ketat dan selektif, serta budaya kolaborasi yang sangat kuat di sekolah.
Singapura, melalui Academy of Singapore Teachers, menyediakan sistem pengembangan profesional berjenjang dan berkelanjutan yang terintegrasi dengan penilaian kinerja dan jalur karier. Mereka tidak sekadar melatih, tetapi menciptakan ekosistem dimana pembelajaran guru adalah bagian tak terpisahkan dari pekerjaan sehari-hari, didukung penuh oleh waktu, sumber daya, dan kepemimpinan sekolah yang instruksional.
Berdasarkan analisis dan pembelajaran global tersebut, solusi inovatif harus dibangun. Pertama, revolusi pelatihan guru dari model one-off training menjadi sistem coaching dan komunitas praktik (PK) berjenjang. Dinas pendidikan kabupaten/kota perlu membentuk tim instruktur nasional (TIN) lokal yang bertugas mendampingi sekolah secara rutin, bukan hanya saat pelatihan.
Kedua, reformasi manajemen waktu guru. Sekolah perlu diberikan keleluasaan untuk mengalokasikan hingga 20% waktu kerja guru (sekitar 1 hari per minggu) khusus untuk perencanaan kolaboratif, refleksi, dan pengembangan materi, tanpa dibebani tugas administrasi lain. Ketiga, memanfaatkan teknologi secara cerdas.
BACA JUGA:Keren dan Gampang! Bikin Foto Sendiri Ala Kafe Kekinian Pakai Prrompt Gemini AI
Platform Merdeka Mengajar perlu diintegrasikan dengan sistem administrasi sekolah sehingga data yang diinput guru untuk keperluan pembelajaran dapat sekaligus memenuhi kebutuhan administrasi, mengurangi pekerjaan ganda.
Keempat, memperkuat peran kepala sekolah sebagai instructional leader. Seleksi dan pelatihan kepala sekolah harus difokuskan pada kemampuan mereka dalam membimbing pedagogi, mengelola perubahan, dan menciptakan lingkungan kolaboratif, bukan sekadar administrator.
Kelima, kebijakan afirmatif yang masif untuk daerah 3T, berupa insentif khusus, pendampingan intensif, dan infrastruktur digital yang memadai.
Pendapat ahli memperkuat urgensi langkah-langkah ini. Prof. Iwan Syahril, Ph.D., Dirjen GTK Kemendikbudristek, dalam sebuah webinar menyatakan, "Otonomi guru harus dibangun di atas fondasi kompetensi dan kepercayaan yang kuat. Dukungan tidak boleh berhenti di pelatihan awal." Sementara itu, Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), menekankan, "Tanpa perubahan struktural pada sistem rekrutmen, penempatan, dan pembinaan guru, Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi beban baru." Di tingkat pelaksana, Siti, seorang Guru Penggerak di Lombok Tengah, berbagi pengalaman, "Kami butuh ruang diskusi yang aman untuk berbagi kegagalan dan inovasi, tanpa takut dinilai tidak kompeten."
BACA JUGA:Canggihnya Gemini AI: Bikin Foto Sendiri Jadi Keren dan Elegan untuk Wanita Berhijab
Kesimpulannya, Kurikulum Merdeka adalah terobosan visioner yang tepat arah. Namun, kemandirian guru tidak bisa diciptakan dengan dekret atau pelatihan singkat. Ia harus ditumbuhkan melalui ekosistem manajemen guru yang mendukung, yang memadukan pengembangan kompetensi berkelanjutan, pengurangan beban administratif, kepemimpinan instruksional yang kuat, dan budaya saling belajar.
Tanpa sinkronisasi mendasar antara kebijakan kurikulum dan manajemen guru, kita hanya memaksakan sebuah "kemandirian kosong" yang berujung pada kelelahan dan kesia-siaan. Masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya bergantung pada kurikulum yang merdeka, tetapi lebih penting lagi, pada guru yang benarbenar dimerdekakan oleh sistem.