Tetapi faktanya hari ini TransJakarta justru menjadi solusi kemacetan. Bahkan subsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta turut dinikmati warga Jawa Barat yang bekerja di Jakarta.
Saya memang bukan ahli transportasi. Tapi setidaknya saya cukup berpengalaman dan pernah merasakan bepergian menggunakan transportasi umum dan masal di berbagai kota.
Bahkan pernah menempuh rute yang menurut saya terpanjang menggunakan transportasi umum dari Cirebon ke Palembang dan Cirebon ke Medan.
Perjalanan itu, seluruhnya menggunakan transportasi masal. Naik kereta dari Stasiun Cirebon, turun di Gambir, naik TransJakarta ke Dukuh Atas, lanjut Kereta Bandara, lanjut KA Layang untuk pindah terminal keberangkatan di Bandara Internasional Soekarno Hatta.
BACA JUGA:2026–2027 Jadi Tahun Emas ASN Kuningan, Enam Kursi Strategis Segera Kosong
Lalu baru naik pesawat, turun di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Lanjut naik LRT ke pusat Kota Palembang.
Saya juga pernah naik transportasi umum dari Cirebon ke Medan dengan rute yang hampir mirip seperti saya sebutkan di atas. Cirebon, Gambir, Dukuh Atas, KA Bandara, lalu naik pesawat dari Soetta. Turun di Bandara Kualanamu, lalu lanjut menggunakan kereta bandara menuju Kota Medan.
Bagi saya; murah, mudah, aman, terhubung! Itulah kata kunci sesungguhnya.
Jadi, berlandaskan pengalaman itu, boleh lah saya sedikit berbagai cerita mengenai koneksi antara moda transportasi dan bagaimana BRT Cirebon seharusnya bisa dikembangkan. Semoga menjadi sumbangsih pemikiran.
BACA JUGA:18 Calon Investor Tertarik dengan Kabupaten Cirebon
TransJakarta sebagai Benchmark BRT Trans Cirebon
Keberhasilan transportasi publik tidak ditentukan oleh jumlah armada atau nama program, melainkan oleh paradigma kebijakan yang melandasinya. Dalam hal ini, TransJakarta layak dijadikan benchmark bagi pengembangan BRT Trans Cirebon.
Perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan mendasar: TransJakarta dibangun sebagai layanan publik bersubsidi.
TransJakarta beroperasi sejak 2004 dengan tujuan utama mengurangi kemacetan dan ketergantungan kendaraan pribadi.
BACA JUGA:Tragis! Warga Cirebon Tewas Terperosok Lubang Trotoar Besar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sadar menempatkannya bukan sebagai bisnis, melainkan instrumen pelayanan publik.