RADARCIREBON.COM – Rencana pemerintah mengirim ribuan prajurit TNI ke Gaza melalui misi International Stabilization Force (ISF) menuai sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai langkah tersebut mengandung risiko besar, baik dari sisi politik, keamanan, maupun anggaran negara.
Politikus senior yang akrab disapa Kang TB itu menyebut partisipasi Indonesia dalam ISF berpotensi menyeret Tanah Air ke dalam agenda besar yang belum sepenuhnya jelas arah dan tujuannya.
Ia bahkan mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan sebelum mengkaji seluruh aspek secara komprehensif.
BACA JUGA:Perbaikan Pipa PDAM Rampung, Distribusi Air Bersih di Kota Cirebon Kembali Normal
BACA JUGA:Dihadiri Wakapolda Jabar, Pembangunan Masjid Ponpes Daarul Mujaahid Cirebon Dimulai
Mandat ISF Dinilai Belum Transparan
Menurut TB Hasanuddin, salah satu persoalan mendasar adalah belum gamblangnya mandat ISF. Ia merujuk pada Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2803 yang disahkan pada November 2025.
Resolusi tersebut memang membuka jalan bagi pembentukan ISF guna mendukung gencatan senjata dan proses demiliterisasi di Gaza.
Namun, dalam perjalanannya, struktur pengendalian ISF berada di bawah Board of Peace (BoP) yang dinilai cenderung didominasi satu negara, yakni Amerika Serikat.
BACA JUGA:Pemerintah Atur Jadwal Sekolah Saat Ramadan 2026, Orang Tua Wajib Tahu
BACA JUGA:Kemnaker Hadirkan Pelatihan Vokasi Inklusif untuk Disabilitas dan Lansia
Kondisi ini, kata TB, memunculkan pertanyaan serius mengenai independensi misi tersebut.
Ia menilai piagam pendirian BoP tidak secara eksplisit menyebut fokus spesifik pada perdamaian Gaza. Jika mandatnya tidak dirumuskan dengan jelas, ISF berpotensi menjadi instrumen kepentingan tertentu.
“Jangan sampai pasukan yang kita kirim justru menjadi alat bagi pihak tertentu di wilayah konflik,” tegasnya dilansir dari JPNN.com.