CIREBON, RADARCIREBON.COM – Polemik pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Sistem desil yang digunakan dalam menentukan penerima bantuan sosial disebut-sebut menimbulkan kebingungan sekaligus keresahan di tengah masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Kaukus Muda Cirebon yang menilai mekanisme pendataan saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran.
BACA JUGA:Komisi IV DPRD Bahas Pemberlakuan Layanan Sosial Berbasis Desil/DTSEN
BACA JUGA:Orang Miskin Tak Masuk Bansos, Hasan Basori Kritik Sistem Desil Online
Mereka menemukan sejumlah warga yang secara ekonomi dinilai layak menerima bantuan justru tidak lagi tercatat sebagai penerima.
Sebaliknya, ada pula warga yang dinilai mampu namun masih terdaftar sebagai penerima bansos.
Reno dari Kaukus Muda Cirebon menyebut, persoalan ini berakar dari sistem pendataan yang dianggap kurang transparan serta minim sosialisasi kepada masyarakat.
“Banyak warga tidak memahami kenapa mereka masuk atau keluar dari kategori desil tertentu. Tiba-tiba status berubah tanpa penjelasan,” ujarnya, Senin 23 Februari 2026 kemarin.
PKH sendiri merupakan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang menyasar keluarga miskin dan rentan.
Penentuan penerima bantuan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan.
BACA JUGA:Distribusi PKH-BPNT Dipantau Ketat, Pemerintah Yakin Tepat Sasaran dan Akuntabel
Dalam sistem tersebut, desil 1 merupakan kelompok paling miskin, sementara desil 10 masuk kategori paling sejahtera.
Namun di lapangan, perubahan status desil dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil warga.
Menurut Reno, perubahan sistem tanpa validasi data yang akurat memicu polemik. Ia mengungkapkan, sejumlah warga mengaku tidak pernah merasa didatangi petugas survei, tetapi status mereka tiba-tiba berubah.