JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Menjelang dan selama Ramadan 2026, pengawasan makanan takjil diperketat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menggelar operasi senyap secara masif di seluruh Indonesia untuk memastikan makanan berbuka puasa aman dikonsumsi masyarakat.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan, jajarannya tidak tinggal diam. Tim pengawas telah diterjunkan dari Sabang sampai Merauke untuk menyisir pasar tradisional, pusat jajanan Ramadan, hingga pedagang kaki lima.
BACA JUGA:Polsek Lemahabang Bagi 200 Takjil Sambil Sosialisasi Tertib Berkendara
BACA JUGA:Lagi, BPOM Cabut Izin Edar Produk Kosmetik, Nih Daftarnya
“Seluruh tim kami sedang menjalankan intensifikasi pengawasan. Dalam beberapa hari ke depan, sekitar pertengahan Ramadan, hasilnya akan kami umumkan ke publik,” ujar Taruna Ikrar, Rabu 24 Februari 2026.
Operasi pengawasan ini bukan sekadar formalitas. BPOM bahkan telah memulai langkah ini sejak sepekan sebelum Ramadan dimulai.
Fokus utama pengawasan adalah makanan siap saji yang dijual di pinggir jalan dan pasar kaget. Jenis makanan ini dinilai rentan menggunakan bahan tambahan berbahaya demi tampilan menarik dan daya tahan lebih lama.
BPOM menargetkan potensi penggunaan zat berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B (pewarna tekstil), serta methanyl yellow yang kerap disalahgunakan pada makanan.
Untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, BPOM mengerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke berbagai daerah.
“Mereka masuk ke pasar-pasar, sekolah-sekolah, hingga pusat takjil. Aksi ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia,” kata Taruna.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, terutama di bulan Ramadan ketika konsumsi makanan takjil meningkat drastis menjelang waktu berbuka puasa.
BACA JUGA:BMH Cirebon Gelar Doa dan Buka Puasa Bersama Santri Tahfidz Al-Qur’an di Argasunya
BACA JUGA:Sensasi Buka Puasa di Aston Cirebon, 200 Menu All You Can Eat dan Promo Buy 10 Get 1
BPOM memastikan tidak akan menutup-nutupi hasil temuan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, data tersebut akan dibuka sebagai peringatan bagi pelaku usaha maupun masyarakat.