Indikasi Balas Budi Makin Kuat

*Sekdis Bina Marga dan Sekwan Ikut Menggodog Mutasi Pejabat SUMBER– Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi memberikan pernyataan yang mencengangkan, terkait pelaksanan mutasi pejabat yang dilakukan belum lama ini. Indikasi balas budi kepada pendukung saat pemilihan bupati makin menguat, lantaran Sunjaya mengakui, pelaksanaan mutasi lantaran adanya desakan dari pendukung Jago-Jadi. “Ya, semuanya dilakukan dengan terburu-buru atas desakan pendukung Jago-Jadi. Tapi hal ini tentunya tidak akan terulang lagi dalam rotasi selanjutnya,” ujar Sunjaya, usai melakukan sidak di kantor Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Pertambangan (DPSDAP), Selasa (3/6). Yang lebih mencengangkan, Sunjaya menyebut nama Sekretaris Dinas Bina Marga, Kalingga, sebagai pihak yang dipercayakan untuk menggodog mutasi pejabat. Sedangkan Wakil Bupati, H Tasiya Soemadi, memberi amanat kepada Sekretaris DPRD, Dr Iis Krisnandar SH CN. Atas dasar ini, Sunjaya membantah tidak berkoordinasi dengan wabup untuk pelaksanaan mutasi. “Pak wakil bupati sudah memerintahkan Sekwan, Iis Krisnandar. Sedangkan saya sudah memerintahkan Sekretaris Dinas Bina Marga, Pak Kalinga sebagai orang saya untuk menggodog soal rotasi tersebut. Kedua orang itu adalah orang kepercayaan saya dan wabup,” ungkapnya. Menurutnya, rotasi dapat berubah. Sebab, di dalam SK menyebutkan bahwa, bila ditemukan ada kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. “Kesalahan rotasi ini tidak begitu menjadi masalah, toh nanti bisa digasar-geser lagi. Terus, apa ada pejabat yang dirotasi dimintai uang? Kalau masa lalu saya tidak tahu, emang seperti apa sih masa lalu waktu rotasi itu?” tanya dia, kepada sejumlah wartawan. Dikatakannya, ketika banyak masukan dari masyarakat soal rotasi ini, ternyata masih banyak pejabat di masing-masing OPD yang masih duduk dan belum terkena rotasi. Ketika sudah waktunya akan dirotasi. “Kalau masukan itu benar sesuai dengan data dan kinerjanya tidak benar , kenapa tidak dilakukan rotasi selanjutnya? Kita ini kan ingin ada perubahan dan reformasi birokrasi,” katanya. Sementara itu, Front Mahasiswa Demokrasi Unswagati, Dery Adrian mengatakan, rotasi adalah sebuah sikap otoriter bari bupati Cirebon memakai kekuasaaanya dengan alasan hak prerogratif. Padahal soal rotasi tidak boleh mengesampingkan pasangannya. “Sunjaya terpilih sebagai bupati bukan karena sendirian, akan tetapi adanya pasangan yang berjuang bersama sama untuk meraih kemenangan melalui sebuah proses demokrasi yang panjang. Tapi saya lihat sunjaya lebih mengedepankan egosentrisnya dari pada mengedepankan sebuah keharmonisan dan kesinergian dengan pasangannya,” jelasnya. Dia menjelaskan, posisi wakil bupati bukan sebagai bemper, tapi wakil adalah partner dalam penyelenggaraan pelayanan ppublik sehingga tidak etis ketika Sunjaya menegesampingkan wakilnya. “Sunjaya telah menciderai proses demokrasi yang telah dilalui dan telah mengaggap bupati adalah segalanya. Lantas, untuk apa sebuah slogan perubahan, akan tetapi polanya yang dibangun sama dengan yang dulu? Sunjaya harus koreksi diri dan tidak perlu lagi mengeluarkan statemen hanya ada satu matahari,” imbuhnya. Menurutnya, statemen bupati justru akan meninmbulkan sebuah ketertakan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan dan akan berdampak secara sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi ada pejabat atau PNS yang mempertaruhkan jabatannya ketika melawan dan berhadapan dengan kekuasaaan yang ada pada saat itu. “Mereka berjuang untuk perubahan dengan mengorbankan nilai moril dan materil. Matahari di Kabupaten Cirebon adalah rakyat Cirebon,” tegasnya. (sam)