Anggota DPRD Diduga Selingkuh, FORMASI Cirebon Desak Partai Bertindak

Kamis 30-04-2026,18:00 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Tatang Rusmanta

Mereka tidak hanya dituntut menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga menjaga sikap, perilaku, dan nama baik lembaga yang diwakilinya.

BACA JUGA:5 Fitur Canggih Mitsubishi Xforce yang Bikin Berkendara Lebih Praktis dan Anti Ribet

BACA JUGA:Jadwal Persib Hari Ini Lawan Bhayangkara FC: Kick Off, Prediksi, dan Kesiapan Maung Bandung

Dia menilai, apabila terdapat dugaan pelanggaran etika, maka harus segera dilakukan proses klarifikasi secara transparan. 

Selain itu, mekanisme pemeriksaan melalui Badan Kehormatan Dewan juga dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik.

Lebih jauh, Retno yang juga dikenal sebagai aktivis paralegal peduli perempuan, menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan tindakan amoral tersebut. 

Ia menilai, peristiwa ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan mencederai nilai-nilai sosial yang selama ini dijunjung tinggi warga Cirebon.

Menurutnya, Cirebon dikenal dengan nilai religius dan budaya yang kuat sehingga memiliki ekspektasi tinggi terhadap perilaku para pemimpinnya. 

Oleh karena itu, menurut Retno, kasus yang melibatkan pejabat publik dinilai dapat berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat.

“Perilaku tidak etis dari pejabat publik sangat memalukan dan berpotensi merusak citra lembaga perwakilan rakyat. Ini tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.

FORMASI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. 

Mereka mendorong agar seluruh proses penanganan dilakukan secara adil, terbuka, dan objektif, baik melalui mekanisme internal partai politik maupun jalur kelembagaan DPRD.

Tak hanya itu, jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, FORMASI meminta agar penanganan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Hal ini dinilai penting untuk memastikan keadilan serta memberikan efek jera.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa pejabat publik tidak hanya dinilai dari kinerja, tetapi juga integritas dan moralitasnya.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam sistem demokrasi, sehingga harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

Kategori :