Anggota DPRD Minta Rekomendasi

Jelang Gelar Perkara Kasus Bansos 2009-2012 WALED- Sejumlah Anggota DPRD meminta surat rekomendasi dari para camat terkait penyaluran bantuan sosial, keuangan dan hibah dari APBD 2009-2014. Diduga surat rekomendasi itu untuk legitimasi bahwa bantuan itu telah terealisasi. “Sekarang ini sudah mulai para anggota DPRD meminta surat rekomendasi kepada para camat. Surat rekomendasi tersebut merupakan pernyataan camat bahwa bantuan tersebut benar disalurkan,” ujar tokoh masyarakat wilayah timur Cirebon, Adang Juhandi, kepada Radar, Minggu (14/12). Anehnya, kata Adang, surat rekomendasi tersebut menggunakan titi mangsa mundur kebelakang. Artinya, nomer surat, tanggal, bulan dan tahun dimundurkan sesuai dengan periode pencairan bantuan. Tentu saja, hal ini mengundang keprihatinan. Para camat melegitimasi adanya bantuan yang diterima, padahal belum tentu bantuan itu ada. Dirinya yakin, surat rekomendasi itu dijadikan tameng untuk menghadapi gelar perkara yang sebentar lagi akan dilaksanakan penyidik kejagung. Adang mengaku, punya bukti-bukti surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh camat untuk salah satu anggota DPRD. “Saya punya buktinya. Ada surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh salah satu camat untuk anggota DPRD. Ini bukti akan saya munculkan kalau banyak anggota DPRD yang mengelak melakukannnya. Saya yakin bukan hanya satu atau dua anggota DPRD dan bukan satu dua camat yang diminta menandatangani surat rekomendasi tersebut,” bebernya. Dikonfirmasi terkait penerbitan surat rekomendasi, Camat Gebang, Asep Nurdin membantahnya. Asep mengaku, belum pernah ada anggota DPRD yang datang kepadanya untuk meminta surat rekomendasi. Kalaupun ada, dirinya akan menolak, apalagi kalau sampai suratnya digunakan untuk legitimasi bantuan fiktif. “Belum ada yang minta tuh sampai sekarang. Kalaupun ada yang minta, saya akan tolak kalau memang fiktif. Apalagi kalau titimangsanya itu diundur karena saya pada waktu tahun tersebut (2012) belum menjadi camat di sini,” tuturnya. Di tempat terpisah, Camat Losari, Iwan Ridwan juga mengungkapkan hal senada. Iwan juga menegaskan, akan menolak kalau ada anggota DPRD meminta surat rekomendasi yang dimaksud. (den)