Waktu Pilih Calon Panglima Makin Mepet

Pengajuan ke DPR Paling Lambat Tanggal 19 Juni, Tiga Kepala Staf Masuk Kriteria JAKARTA- Calon panglima TNI baru pengganti Jenderal Moeldoko sedang dinanti-nantikan. Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum menunjuk nama. “Kita tunggu saja siapa yang nanti bakal ditunjuk beliau (presiden, red),” kata Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno, kemarin (7/6). Dia belum bisa memastikan waktunya karena penunjukkan calon panglima TNI adalah hak prerogatif presiden. Berdasar ketentuan perundangan, calon panglima TNI nantinya masih dimintakan persetujuan ke DPR. Persetujuan parlemen harus dikeluarkan paling lambat 20 hari, terhitung sejak presiden menyampaikan ke DPR, namun tidak termasuk masa reses. Berdasar jadwal persidangan di DPR, para wakil rakyat akan kembali memasuki masa reses mulai 10 Juli hingga awal Agustus 2015. Artinya, idealnya presiden telah mengajukan calon paling lambat pada 19 Juni, atau 20 hari sebelum 10 Juli. “Yang pasti, presiden akan memilih yang terbaik, sesuai kebutuhan TNI ke depan,” tutur Tedjo. Lalu siapa kemungkinan kandidat yang akan dipilih? Tedjo juga menegaskan, kalau presiden akan memilih satu dari tiga kepala staf di tubuh TNI yang ada saat ini. Mereka adalah Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Gatot Nurmantyo, KASAU Marsekal Agus Supriyatna, dan KASAL Laksamana Ade Supandi. “Soal kecakapan, mereka cakap semua. Jadi, sekali lagi, kita tunggu saja,” tandas mantan KSAL tersebut. Masih berdasar pada ketentuan perundangan, panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Dengan aturan tersebut, tiga kepala staf masuk kriteria menjadi calon. Sebab, para pendahulu satu tingkat di atas mereka semuanya telah memasuki masa pensiun. Mengacu pada kelaziman selama ini, kepala staf TNI AU dianggap yang paling berpeluang. Sejak era reformasi, jabatan pucuk tertinggi di TNI tersebut relatif dijabat secara bergiliran pada tiap-tiap matra. Tiga panglima TNI terakhir, dua di antaranya berasal dari AD dan satu dari AL. Meski demikian, sejumlah pihak di internal istana sempat menyatakan kalau presiden belum tentu memilih panglima TNI dari AU. Ukuran yang lebih ditekankan dalam memilih adalah kebutuhan TNI dan situasi politik ke depan. Terhadap hal tersebut, pengamat militer Salim Said berharap, pilihan presiden nantinya tidak keluar dari kelaziman yang ada. Menurut dia, pilihan untuk menunjuk calon panglima TNI dari AU adalah yang apling ideal. “Mudah-mudahan tidak, supaya semua kebagian dalam rangka menjaga keutuhan tentara kita,” kata Salim. (dyn/nw)