Azis: Aja Sampe Adu Jalu Terus, Mengkoe Dadi Malapetaka CIREBON - Bakal calon wakil walikota (wawali) yang diusung Partai Demokrat hingga kini belum mendapat tanda tangan dari dua partai pengusung yakni Golkar dan PPP. Alasannya, kedua partai itu belum menyepakati usulan Walikota Nasrudin Azis. Namun, panitia pemilihan (panlih) memberikan tenggat waktu hingga Senin (15/6) mendatang, agar partai pengusung menandatangani kelengkapan berkas bakal calon wawali. Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon Ir Toto Sunanto mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanda tangan karena Golkar dan PPP belum sepakat usulan dari Partai Demokrat. Kendati demikian, untuk mengambil keputusan tanda tangan atau tidak, dirinya bertandang ke Jakarta untuk laporan sekaligus konsultasi dengan DPP Golkar. “Hari ini (kemarin, red) saya ada di Jakarta mengikuti Mukernas Golkar sekaligus meminta petunjuk mengenai persoalan bakal calon wawali yang belum saya tanda tangani. Jika tidak direstui, berarti saya tidak akan tanda tangan, kalau direstui saya tanda tangan. Jadi keputusan Golkar ada di DPP,” ujar Toto kepada Radar, Jumat (12/6). Dia membeberkan, pada pertemuan tiga partai pengusung sebelum walikota menyerahkan dua nama tersebut, belum ada kata sepakat. Pada saat itu, baik Golkar maupun PPP masih keberatan. Karena itu, pihaknya tidak mau tanda tangan. Rencananya, tanda tangan tersebut menyusul mengingat Partai Demokrat belum bisa menunjukkan rekomendasi calon yang diusungnya dari DPP. “Golkar dan PPP sudah menunjukkan. Tapi, Demokrat belum bisa menunjukkan. Jadi kita belum tanda tangani,” katanya. Berbeda dengan Toto, Sekretaris DPC Partai Golkar, M Sujud saat dikonfirmasi Radar menegaskan, dirinya siap dan bersedia untuk tanda tangan, karena yang penting ada calon dari Partai Golkar yang diusulkan. “Untuk tanda tangan kapan maunya aja saya siap dan bersedia. Yang penting ada calon dari Partai Golkar yang diusulkan,” tegas Sujud. Sementara Pengurus DPW PPP Jawa Barat, Agus Daryanto saat dikonfirmasi Radar mengakui dirinya saat ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Cirebon, karena sudah berstatus pengurus DPW PPP Jabar. Karena persoalan calon E-2 ruang lingkupnya ada di Kota Cirebon, maka dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPC PPP Kota Cirebon. “Itu urusannya DPC, sekarang saya sudah di DPW,“ kata pria yang akrab disapa Gus Dar. Gus Dar mempersilakan menanyakan langsung kepada Muksidi selaku ketua DPC PPP Kota Cirebon. Plt Ketua DPC PPP Kota Cirebon H Muksidi tampaknya sudah mengalah. Muksidi mengaku, sebelum batas waktu yang dijadwalkan, pihaknya akan menandatangani. “Katanya hari Senin paling lambat, ya nanti hari Senin kita tanda tangani. Insya Allah mudah-mudahan diparingi sehat supaya bisa datang ke DPRD untuk tanda tangan,” singkatnya. Terpisah, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH mengimbau PPP dan Golkar untuk memberikan tanda tangannya. Karena jika tidak segera diselesaikan dan sama-sama ngotot, persoalan ini tidak akan selesai. “Kalau Golkar dan PPP menolak pencalonan Eeng dan harus diganti dengan calon yang lainnya dari Demokrat terlalu serakah. Oleh karena itu saya pilih Eeng, dan pilihan saya bulat. Kalau saya gak mau dan tetap pilih Eeng, gimana? Maka persoalan tidak akan selesai. Aja sampe adu jalu terus, mengkoe dadi malapetaka (jangan sampai saling ngotot, nanti jadi malapetaka, red) masyarakat Kota Cirebon,” tegasnya. Dikatakannya, jangan sampai tetap bertahan pada argumen masing-masing. Toh dua nama tersebut sudah diserahkan kepada DPRD. Di sana pun terdapat nama Toto Sunanto. Artinya, pemilihan ada di DPRD dan siapa yang akan terpilih itulah yang menjadi wawali. “Kita harus legawa, kalau tidak ada legawa sama sekali, kapan pemilihan akan berlangsung? Justru menghambat pembangunan. Ketika ini terus menjadi persoalan dan sampai gagal, bisa-bisa nanti tidak akan ada wakil. Kitae pegel dewek bae (kita nanti pegel sendiri, red),” jelasnya. Juru Bicara Nasrudin Azis, Umar Stanis Clau membeberkan sebenarnya Partai Demokrat sudah beberapa kali menggelar pertemuan, tapi Partai Golkar dan PPP memilih walk out (WO). Clau bahkan mempertanyakan pihak-pihak yang melakukan manuver seolah-olah ini kesalahan Demokrat. Padahal, sejam sebelum walikota mendaftarkan ketemu lagi dengan Toto Sunanto dan ketua PPP. Tapi keduanya tetap memilih tidak ikut alias walk out karena mereka memiliki sikap politik sendiri. “Untung atau rugi, kalah atau menang belum juga digelar voting di depan kok sudah ngeper duluan,“ kata Umar. Menurut Clau, itu namanya pilihan politik, semua relatif dan ada kajiannya. “Beliau sebagai walikota yang nanti jadi partner kerja punya sikap yang harusnya dihargai. Etis tidak etis, itupun bagaimana memandang dengan kaca mata apa. Toto Sunanto dari awal mengajukan dirinya sendiri dan mendapatkan dukungan penuh dari PPP. Apakah etis walikota yang juga ketua partai pengusung semudah itu didikte dengan pilihan yang berat karena tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari internalnya? Ada kajian sendiri itu yang harusnya juga perlu dipahami Toto dan PPP bukan melulu memikirkan ambisi sendiri,” tegasnya. (sam/abd)
Kategori :