Akui Bocor, Tapi Menurun

DP Minta Direksi PDAM Optimalkan Pendapatan, Minimalisasi Beban Biaya KEJAKSAN - Ketua Dewan Pengawas (DP) PDAM Kota Cirebon, Akhyadi SE angkat bicara terkait statemen yang disampaikan mantan anggota DP PDAM, M Rafi SE. Dia mengakui adanya kebocoran air PDAM, namun lambat laun semakin menurun. Hal ini karena upaya perbaikan dan pembenahan yang dilakukan direksi PDAM bersama jajarannya. Akhyadi mengatakan, kritik dan saran yang disampaikan M Rafi tidak menjadi persoalan. Karena yang bersangkutan lama menjabat DP PDAM, sehingga mengetahui kekurangan yang perlu dibenahi. Lepas dari itu, direksi PDAM bersama dewan pengawas yang baru, terus berupaya membenahi kekurangan yang ada. DP PDAM, lanjutnya, sudah berkoordinasi dengan direksi agar mengoptimalkan pendapatan, dan meminimalkan beban biaya. Termasuk kebocoran air dikurangi semaksimal mungkin. Berdasarkan laporan, terjadi penurunan kebocoran air. Dari semula 43 persen menjadi 40 persen. Sampai akhir tahun 2015 ini, Akhyadi berharap direksi terus menurunkan tingkat kebocoran air agar sampai ke pelanggan lebih deras. “Kami memotivasi direksi agar meningkatkan sumber pendapatan lain seperti air limbah,” terang Akhyadi SE kepada Radar, Rabu (12/8). PDAM Kota Cirebon, ujar Akhyadi, sudah transparan dan tidak mengalami kendala apapun. Bahkan, upaya peningkatan pendapatan dilakukan. Dari target yang dibebankan tahun 2015 pada awalnya sekitar Rp6 miliar lebih, diubah menjadi kisaran angka Rp9 miliar. Jumlah itu, ujarnya, keuntungan kotor PDAM. Setelahnya dipotong pajak. Sisa bersih dibagi lagi dengan angka 55 persen untuk Pemkot Cirebon dan 45 persen untuk PDAM. “Setiap tahun tidak pernah rugi. Selalu ada keuntungan. Hanya saja, laba belum sesuai target,” ucap pria yang juga Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Cirebon itu. Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon Yuliarso BAE mengatakan, pelayanan PDAM memang belum optimal. Artinya, kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditargetkan tidak tercapai. Padahal, pemkot sudah memberikan penyertaan modal, pemasangan pelanggan baru melalui bantuan Australia, hingga Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) yang diinginkan 1.060 meter perdetik. Semua itu, ujar politisi Demokrat ini, belum memberikan hasil maksimal. “Semua sudah diberikan. Dewan hanya ingin satu hal. Air mengalir selama 24 jam penuh di semua tempat,” ujarnya kepada Radar melalui sambungan telepon di Tangerang Selatan, Rabu (12/8). Setelah Komisi B DPRD Kota Cirebon melakukan studi banding ke Malang dan Bogor, PDAM di dua daerah itu memberikan kontribusi luar biasa kepada pemerintah daerah. Pemasukan hampir seluruhnya dari pelanggan. Yuliarso menceritakan, saat dia masih menjabat ketua DPRD Kota Cirebon pada periode lalu, kenaikan tarif pelanggan sudah didukung dan warga menerima tanpa gejolak. Begitupula kesejahteraan karyawan PDAM, semakin meningkat. “Komisi B hanya ingin PAD meningkat. Hitungannya jelas. Jumlah pelanggan dikalikan kubikasi dikurangi gaji karyawan dan pembayaran ke Kuningan. Itu saja,” paparnya. Meskipun demikian, Yuliarso menilai PDAM sudah tegas dan berbenah lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari sistem cabut pelanggan saat menunggak tiga bulan. Terkait pernyataan yang disampaikan Rafi, Yuliarso secara pribadi menyampaikan hal itu berlebihan. Seharusnya, Rafi menyampaikan ke direksi atau DP PDAM secara langsung. Untuk itu, Komisi B akan memanggil direksi, DP PDAM dan Rafi untuk diskusi mencari solusi yang terbaik. (ysf)