120 PNS Terkena Mutasi

KESAMBI – Sebanyak 120 pejabat eselon III (tiga) hingga kepala sekolah mendapatkan promosi dan rotasi. Pada mutasi yang digelar di gedung Pusdiklatpri Jalan By Pass Kesambi, Jumat (23/10), Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH melantik mereka pada jabatan baru. Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, waktu yang ditunggu banyak pihak akhirnya datang. Mutasi kali ini cukup menguras waktu dan tenaga. Di tengah kesibukan jadwal walikota dan pemilihan wakil walikota (wawali), Azis harus menentukan nama-nama yang diajukan dalam jumlah ratusan. Baik untuk promosi maupun rotasi. “Hasil mutasi kali ini maksimal. Itu yang dapat kami lakukan,” ujarnya kepada Radar seusai melantik 120 pejabat dalam mutasi tersebut, Jumat (23/10). Meskipun demikian, lanjut­nya, pasti ada pihak yang tidak suka dan kecewa dengan hasil mutasi. Azis menilai hal itu biasa terjadi dalam setiap gelaran mutasi. Untuk pejabat yang mendapatkan promosi maupun rotasi, pria yang pernah menapaki jenjang karir sebagai wakil walikota dan Ketua DPRD Kota Cirebon itu berharap agar tetap bekerja secara profesional. “Yakinlah, rencana Tuhan lebih baik dan akan berakhir indah,” ucapnya meredam emosi kekecewaan beberapa pihak, khususnya PNS. Dengan bekerja secara optimal dan profesional, Azis yakin akan ada hasil untuk karir PNS tersebut. Pendiri Komunitas Pegiat Anti Korupsi (Kopak) Indonesia Drs Syarip Hidayat MSi mengatakan, berbicara mutasi dalam jabatan, Syarip yang juga PNS di Kota Cirebon itu pernah merasakan era tahun 1970 sampai 1990-an. Menurutnya, mekanisme mutasi saat itu sangat bagus. Meskipun ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Kepangkatan Jabatan (Baperjakat), tetap saja peran kepala dinas atau pimpinan SKPD tidak diabaikan. Biasanya, lanjut Syarip, sebelum mutasi digelar, para kepala SKPD diminta untuk mengirimkan nama-nama pegawai berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) yang berisi jenjang kepangkatan, masa kerja, dan DP3 yang mendukung kemampuan kinerja pegawai bersangkutan. Jika Baperjakat (saat ini sudah dibubarkan dan berganti menjadi Tim Penilai Kinerja, red) akan mengubah nama, kepala dinas diundang untuk dimintakan keterangan seseorang yang harus naik jabatan ataupun mendapatkan rotasi. “Hal itu tidak dilakukan dalam mutasi kali ini. Sekretaris dan kepala dinas tidak diajak bicara,” ujarnya. Syarip mengetahui walikota memiliki hak prerogatif dalam menentukan nama-nama pejabat eselon III dan IV yang mendapatkan mutasi. Namun, mekanisme yang sudah menjadi pola berpuluh-puluh tahun itu tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar menempatkan orang yang tepat dengan kompetensinya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada capaian kinerja pejabat tersebut. Mutasi merupakan proses panjang. Untuk sampai rotasi hingga promosi, ada rambu-rambu pengikat. Yakni pestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Hanya saja, dia menilai standar tersebut tidak digunakan secara optimal dalam setiap mutasi pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Senada, salah seorang pejabat eselon III yang disebutkan namanya, menilai mutasi kali ini tidak sungguh-sungguh dan dagelan. “Ini sih mutasi kayak dagelan, awalnya lurah kemudian dipindah ke dinas, kenapa dikembalikan lagi menjadi lurah?” protesnya. Masih menurut pejabat eselon III itu, mestinya walikota melalui tim penilai cermat menempatkan seseorang, jangan malah menempatkan seseorang yang sudah pernah menduduki jabatan yang sama. Yang mengagetkan dirinya, mutasi yang sebenarnya mengisi kekosongan 5 kursi yakni 1 kursi eselon III dan 4 kursi eselon IV, ternyata yang terkena mutasi sampai lebih dari seratus orang. Dia mencontohkan di Kabupaten Garut, open competition merebut kursi eselon sudah mulai diterapkan, dan hasilnya sangat bagus. Ke depan, aspek kemampuan managerial pemerintahan harus ditempuh dan di Kota Cirebon ternyata belum mempraktikkan itu. “Bingung dengan reformasi birokrasi di sini seperti tidak terlihat,” terangnya. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi menerangkan, proses dan rangkaian mutasi sudah sesuai dengan prosedur. Termasuk di dalamnya kepala sekolah. Menurut Asep, yang juga ketua Tim Penilai Kinerja Pemkot Cirebon itu, rangkaian mutasi tidak sederhana. Ada ratusan nama yang masuk dan sesuai persyaratan. Namun, keterbatasan kursi menjadikan walikota harus memilih yang terbaik. Apapun hasilnya, disadari Asep Dedi, pasti akan menuai pro kontra. Karena itu, dia berharap pejabat yang menempati jabatan baru baik karena promosi maupun rotasi, memberikan kinerja optimal dan profesional. (ysf/abd)