CIREBON - Rencana Pemerintah Kota Cirebon kembali mengubah Jl Kartini menjadi satu jalur mendapat persetujuan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah SH MH. Namun dia memberi catatan, jika itu diberlakukan kembali, maka pemkot harus konsisten. \"One way (satu jalur, red) memang ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tapi, ketika menyangkut kepentingan umum pemkot harus tegas dan konsisten,\" jelas politisi Partai Golkar itu. Tetapi, kata Lili, yang harus menjadi perhatian one way Jl Kartini adalah parkir kendaraan yang memakan badan jalan. \"Ini juga tugas Dishub untuk memasang rambu-rambu di sepanjang Jl Kartini,\" jelasnya. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE. Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum ada pembicaraan dengan Dishub mengenai rencana one way di Jl Kartini. \"Belum ada koordinasi yang terhubung ke arah sana,\" ucapnya. Tapi, pihaknya memberi peringatan agar Dishub tidak main-main mengatur arus lalu lintas di Jl Kartini berubah menjadi one way. \"Jl Kartini sudah semakin crowded. Ditambah durasi perlintasan kereta api terlalu cepat. Artinya, kebijakan one way jangan sampai membuat masyarakat bingung lagi,\" paparnya. Dia menambahkan, Dishub harus memperketat amdal lalin ketika ada investor masuk ke Kota Cirebon. Jika tidak, dampaknya menimbulkan kemacetan di setiap ruas Jl di Kota Cirebon. \"Kalau menggunakan one way, harus terintegrasi jalur untuk pelintasan kendaraan. Yang jelas pada intinya, saya sepakat one way,\" pungkasnya. Terpisah, anggota DPRD Kota Cirebon Budi Gunawan memberikan pandangan berbeda mengenai wacana pemerintah kembali menggunakan sistem one way di Jl Kartini. “Harusnya eksekutif lebih selektif lagi mengabulkan perizinan tempat perbelanjaan dan hotel di Kota Cirebon,” kata politisi PKPI itu. Menurut dia, macetnya Jl Kartini disebabkan ada rel kereta api yang membelah tengah-tengah Kota Cirebon. Jika dilihat dari petanya, di sisi timur Kota Cirebon pusat pemerintahan dan perbankan. Sementara di sisi barat pusat perdagangan. “Itu kan punya konektivitas yang kuat,” tuturnya. Yang paling tepat, kata BG, bagaimana caranya jalur kereta api berada di atas jalan atau fly over. Hanya saja, yang jadi masalah berani atau tidak eksekutif memperjuangkan itu sampai ke tingkat pusat. (sam)
Kategori :