BIJB Diambil Alih Pemerintah Pusat, Tugas Pemprov Jabar Hanya Bebaskan Lahan

MAJALENGKA – Kekecewaan Presiden Jokowi atas lambatnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB berdampak menguntungkan. Mega proyek yang ada di Kertajati, Kab Majalengka itu kini dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang biasa dipanggil Aher menegaskan proyek pembangunan sisi darat dan sisi udara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka kini dibiayai pemerintah pusat. \"Baru saja ada rapat, untuk penegasan kembali kepada para OPD supaya menjadi kebijakan semua pihak bahwa BIJB penyelesaian pembangunan sisi udara dan darat, itu dibiaya APBN, alias Kemenhub. Itu hasil keputusan langsung Pak Presiden dari kunjungan langsung ke Majalengka, kemarin,\" kata Aher di Gedung Sate Bandung, Senin (18/1). Dengan begitu, menurut Aher, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan sisi udara Bandara Kertajati dan Rp2,1 triliun untuk pembangunan sisi darat Bandara tersebut. \"Biaya keseluruhan untuk run way, menara pantau itu sekitar Rp1,6 triliun, itu pemerintah pusat yang membiayai. Lalu sisi darat terminal dan lain-lain Rp2,1 triliun, akan dikelola oleh APBN pemerintah pusat,\" kata Aher. Kemudian, menurut Aher, kewajiban Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan Bandara Kertajati ialah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. \"Pembebasan lahan itu totalnya 1.800 hektare, yang sudah dibebaskan seribu jadi 800 hektare lagi belum. Kita akan berjuang untuk itu,\" kata Aher. Aher menuturkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut maka hal itu diibaratkan sebagai sebuah kepastian penyelesaian pembangunan Bandara Kertajati. \"Itu nilai positifnya, kita mah senang saja dibantu sama pusat. Enggak ada ruginya kok kan cari uang triliun rupiah itu susah,\" kata Aher. (ags/ant)