PDIP terus mematangkan persiapan jelang Pilkada Serentak 2018. Kemarin (4/1) sudah diumumkan empat pasangan cabug dan cawagub untuk empat wilayah. Yakni Papua, Maluku Utara (Malut), Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski begitu, masih ada pasangan lain yang belum diumumkan. Sesuai rencana, PDIP akan mengumumkan pasangan lanjutan pada Minggu (7/1). “Nanti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kami umumkan pada 7 Januari,\" ucap Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedianya bakal mengumumkan langsung cagub-cawagub yang diusung PDIP pada Minggu besok. Jika tidak ada aral melintang, pengumuman akan dimulai pukul 09.30 WIB. \"Semua akan diumumkan pada 7 Januari sebagai puncak pengumuman dalam Pilkada serentak 2018,\" tandas Hasto. Rasa penasaran memang sempat muncul, terutama untuk nasib Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sempat dijadwalkan rekomendasi untuk Pilkada Jateng akan diumumkan kemarin (4/1), PDIP secara mendadak membatalkannya. Sebagaimana undangan yang disampaikan PDIP Rabu (3/1) lalu, partai berlambang banteng itu berencana mengumumkan dukungan pasangan calon di empat provinsi. Yakni Jateng, Sumatera Utara (Sumut), Lampung, dan Papua. Namun dalam acara deklarasi kemarin, hanya Provinsi Lampung dan Papua yang sesuai rencana. Sementara Sumut hanya menyampaikan dukungan ke Djarot Saifullah sebagai gubernur tanpa ada nama wakilnya dan Jateng batal sepenuhnya. Sebagai gantinya, PDIP mendeklarasikan pasangan calon di Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Sekjen Hasto Kristyanto mengatakan pihaknya hanya menyesuaikan agar daerah yang dideklarasi sesuai dengan tema yang diangkat PDIP. Karena temanya politik pendidikan, maka yang disampaikan adalah daerah-daerah yang membutuhkan fokus peningkatan kualitas pendidikan. Yakni Papua, NTB, Maluku Utara dan Lampung. “Maka daerah yang sudah lebih jauh seperti Jawa Tengah kemudian kita pisahkan,” ujarnya usai deklarasi. Saat didesak apakah penundaan deklarasi di Jateng disebabkan sang petahana berpotensi terjerat kasus E-KTP, Hasto kembali membantahnya. Menurut dia, dugaan jika Ganjar menerima uang haram hanyalah tuduhan semata. Dia yakin, politisi kelahiran Karanganyar itu tidak termasuk oknum yang terjerat kasus tersebut. “Gak ada nama-namanya. Lebih percaya gubernur yang mendapatkan penghargaan dari KPK atau percaya orang yang dipenjara? Itu aja,” ujarnya dengan nada sedikit tinggi. Dia menegaskan, belum diumumkannya pilihan PDIP di Jateng bukan karena ada persoalan yang serius. Melainkan hanya mencari waktu yang tepat. Apalagi, Jateng merupakan daerah dengan basis masa terbesar PDIP. Sebagai daerah penopang kekuatan partai, maka pihaknya harus mengambil keputusan dengan cermat. Terkait munculnya nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso yang disebut-sebut menjadi alternatif, diakuinya, pihaknya sudah menjalin komunikasi. Hanya saja, topik yang dibicarakan terbatas pada pemberantasan narkoba. “Saya yakini jauh mengedepankan tugas-tugas negara di dalam menyelamatkan masa depan generasi Indonesia,” tuturnya. (far/syn/jpnn)
Kategori :