CIREBON - Di tengah rencana penempatan pedagang kaki lima (PKL) ke shelter, justru merebak isu pungutan. Para pedagang menjadi sasaran empuk. Dengan dalih uang kebersihan, mereka dipungut sejumlah uang setiap pekannya. Bahkan ada dua pihak yang merasa memiliki hak mendapatkan ”jatah” mingguan tersebut. Mereka pun dibuat bingung, siapa yang sebenarnya berhak. \"Dua-duanya biasa nagih iuran pedagang sini. Cuma kita bingung yang betul bayarnya ke siapa?” ujar salah seorang pedagang, S (50), kepada Radar, Senin (8/1). Pedagang minuman ini menyebutkan, dua pihak yang memungut itu terkesan berebut. Sepengetahuan dirinya, uang yang biasa disebut iuran PKL itu berasal dari pemerintah kota. Setiap iuran kebersihan, ditarik Rp5 ribu. Yang mengambil pun salah seorang pegawai pemkot. Namun para pedagang tak pernah tahu, dari instansi mana maupun peruntukan uang tersebut. \"Istilahnya untuk bayar karcis kebersihan. Ya kita di sini pedagang nurut saja, karena ngerasa punya kewajiban bayar. Yang penting bisa tetap jualan di sini,” katanya. Kalaupun disebut iuran kebersihan, pedagang tak pernah merasa lapaknya ataupun lingkungan disekitarnya dibersihkan. Kalaupun ada petugas kebersihan mereka berasal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kemudian ada lagi pihak yang memungut mengatasnamakan forum sebesar Rp4 ribu per minggunya. Ditanya forum apa dan bagaimana, pemungut tak pernah menjelaskan. \"Kurang tahu ya forum apa saya juga. Tahunya cuma biasa nagih iuran karcis kebersihan aja. Bukan forum pedagang sini. Makannya bingung,\" tuturnya. Untuk sekedar berkeluh kesah pun ia dan sejumlah pedagang lainnya sebetulnya segan. Barulah setelah dijamin kerahasiaan identitasnya, pedagang lainnya T (46) juga bersedia ikut berbagi cerita. Meski iuran yang dipungut itu tidak jelas mengalir kemana, pedagang tak punya pilihan. Untuk pedagang baru, hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berjalan. \"Saya mah ngikut aja. Tapi ya tetep bingung ini bayar apa,\" katanya. (myg)
Kategori :