Penanganan Banjir Cirebon, BPBD Rogoh Kocek Rp 5 Miliar

CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon telah mengucurkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penanganan banjir di Wilayah Timur Cirebon (WTC) yang terjadi pekan lalu. Anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan dari kocek BPBD itu, untuk penanganan banjir tahun 2018 yang merupakan terbesar sepanjang 30 tahun terakhir. “Sudah sekitar 5 miliar yang keluar ya untuk penanganan bencana di Wilayah Timur Cirebon,” ungkap Kasi Penanganan Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Eman Sulaeman kepada Radar Cirebon, Jumat (2/3). Anggaran Rp 5 miliar itu, lanjut Eman, khusus untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir, di luar biaya kerusakan infrastruktur. Tahun 2018 ini terbesar, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar di angka maksimal Rp 2 miliar. Pihaknya sangat berharap, ke depan tidak ada lagi bencana alam di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tindakan pascabencana. “Senin kemarin, sudah ada rakor tiga daerah yang diikuti Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Kuningan agar bencana di Kabupaten Cirebon tidak menjadi langganan,” tuturnya. DPRD BAKAL TAMBAH ANGGARAN BPBD Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa mengatakan, bencana alam banjir yang menimpa di WTC terbilang paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, support anggaran untuk penanganan pun harus ditambah. Sebab, banyak sekali yang harus dilakukan baik saat banjir terjadi maupun pascabanjir. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lama terbentuk. Artinya, dengan anggaran yang ada, tentu BPBD cukup kualahan untuk menanggulangi persoalan banjir. Meski begitu bukan berarti tidak maksimal, sebab ada support juga dari provinsi dan pusat. “Sepertinya memang anggaran masih kurang. Ini masukan bagi kami juga. Meski BPBD merupakan instansi baru, tapi kita juga harus pikirkan bagaimana penanggulangan bencana. Kalau memungkinkan, kita nanti akan tambah dua kali lipat anggarannya,” ujar pria yang akrab disapa Jimus itu, kepada Radar Cirebon. Dia akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebab, infrastrukur di Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan akibat banjir, baik kerusakan jalan maupun jembatan. Sementara mengenai tanggul yang jebol, akan berkoordinasi dengan BBWSCC. “Tidak bisa dipungkiri kalau banjir pastinya merusak infrastruktur. Berapa jembatan dan berapa kilometer jalan yang rusak. Harus kita benahi secepatnya, supaya masyarakat tidak dirugikan. Hingga saat ini, kami belum bisa memprediksi berapa kerugian yang ditanggung pemerintah,” katanya. Politisi PDI Perjuangan itu berharap, meskipun banjir sudah mulai surut, masyarakat harus tetap waspada. Sebab, cuaca masih belum menentu. Apalagi, banjir hingga seatap genting di WTC masih menjadi trauma yang mendalam bagi masyarakat di sana. “Semoga bencana ini cepat berakhir dan kejadian banjir seperti ini jangan terulang lagi. Yang jelas, kami dari legislatif akan terus mendorong pemerintah daerah dan provinsi, BBWSCC dan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi dan revitalisasi sungai besar. Sehingga ke depan, masyarakat WTC tidak terdampak banjir lagi,” pungkasnya. (den/sam)