MAJALENGKA-Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Majalengka terutama tenaga medis dokter dan perawat, mengeluhkan tidak adanya tunjangan daerah (tunda) untuk mereka. Sejumlah perawat yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit mengeluhkan tidak ada tunjangan fungsional untuk mereka. “Kami berharap Pemkab Majalengka mengalokasikan tunjangan fungsional bagi perawat demi meningkatkan kesejahteraan pegawai,” harap beberapa perawat kepada Radar (6/3). Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Majalengka dr H Erni Harleni MARS membenarkan tenaga medis seperti dokter dan perawat belum mendapat tunjangan fungsional dari Pemkab Majalengka. Dokter yang sudah 9 tahun bertugas di RSUD Majalengka ini berharap tahun 2018 tingkat kesejahteraan tenaga medis lebih diperhatikan. “Kami khawatir para petugas tidak bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kabid Pelayanan Medis dan Non Medis RSUD Majalengka ini. (ara)
Nah Loh, Tenaga Medis di Majalengka Belum Terima Tunjangan
Rabu 07-03-2018,22:01 WIB
Reporter : Dedi Haryadi
Editor : Dedi Haryadi
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 12-09-2024,11:30 WIB
Bikin Malu, Oknum Camat dan Bidan Mesum di Parkiran Rumah Sakit
Kamis 12-09-2024,16:30 WIB
Distro Film Cirebon Garap Film Pendek Baridin-Ratminah
Kamis 12-09-2024,20:00 WIB
Polresta Cirebon Respon Cepat Video Aksi Bullying Pelajar, Tiga Pelaku Langsung Diamankan
Kamis 12-09-2024,10:30 WIB
Terpidana Kasus Vina Menangis di Persidangan, Jelaskan Detik-detik Penyiksaan oleh Oknum Polisi
Kamis 12-09-2024,11:00 WIB
Menangkal Abrasi di Pantura Cirebon, Begini Perjuangan Fachrudin Cs Melestarikan Hutan Mangrove
Terkini
Jumat 13-09-2024,08:00 WIB
Stok Beras di Kabupaten Cirebon Capai 35 Ton, Pj Bupati: Aman untuk Beberapa Bulan Kedepan
Jumat 13-09-2024,07:00 WIB
Beri Arahan ke RSUD di Jabar, Sekda Herman: Beri Pelayanan Cepat dan Prima kepada Masyarakat
Jumat 13-09-2024,06:00 WIB
Diduga Bunuh Diri, Warga Arjawinangun Meninggal Dunia Tertemper KA Purwojaya
Jumat 13-09-2024,05:00 WIB
Rakernis KI Se-Indonesia: Keterbukaan Informasi Publik Harus Jadi Indikator Utama Reformasi Birokrasi
Jumat 13-09-2024,04:00 WIB