Semua Janji Permudah Perizinan

CIREBON - Perizinan di Kota Cirebon menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparancy international Indonesia (TII). Karena itu, dua lembaga terpercaya itu menempatkan Kota Cirebon sebagai kota terkorup di Indonesia. Pantas saja, semua kandidat mengambil isu ini dan berjanji akan mempermudah perizinan. Satu dari tiga panelis debat kandidat calon wali kota Cirebon, mengajukan pertanyaan terkait perizinan dan pelayanan publik. Dr Hj Erna MSi mengajukan pertanyaan tentang langkah terobosan yang akan dilakukan calon wali kota terkait pelayanan publik. Menurut pakar kebijakan publik dari Untag Cirebon itu, pemerintah diibaratkan sebagai perusahaan dan masyarakat konsumennya. Sektor pelayanan publik di antaranya pengaduan masyarakat yang belum terjawab, perizinan, dan pembangunan infrastruktur. “Pelayanan publik harus maksimal. Investor akan berinvestasi jika ada rasa aman dan proses perizinan tidak berbelit-belit,” ujarnya dalam debat kandidat yang digelar KPU bekerja sama dengan Radar Cirebon, RCTV dan LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pasangan nomor urut satu, Bamunas Setiawan-Priatmo Adji memaparkan, pemerintah harus memberikan pelayanan prima. “Kita hanya pelayan masyarakat,” ujar Bamunas yang akrab disapa Oki. Menurutnya, sistem dan peraturan sudah dimiliki. Namun, selama ini sistem dan aturan disalahgunakan dan tidak ditaati oleh pemerintah. Karena itu, untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, selain mempermudah perizinan, Oki memiliki program satu jam bersama rakyat. Harapannya, kata Oki, pagi disampaikan masalahnya, sore sudah bisa diatasi. Priatmo Adji menambahkan, dalam proses perizinan, ada puluhan meja yang harus dilalui. Ke depan, hal ini harus dipangkas agar memudahkan birokrasi dan perizinan. “Birokrasi tidak boleh berbelit-belit. Jalan-jalan rusak akan diperbaiki,” janjinya. Hal senada disampaikan pasangan nomor urut dua, Ano Sutrisno-Nasrudin Azis. Menurut Ano, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat, menjadi dua tugas utama pemerintah. Karena itu, dia berjanji akan mengubah sistem dan pelayanan perizinan agar lebih cepat dan praktis. “Jika bisa satu hari selesai, harus selesai,” ujarnya. Untuk memastikan itu, pasangan wali kota dan wakil wali kota, harus melakukan pengawasan ketat kepada staf dan OPD terkait proses perizinan. Karena itu, dengan semangat perubahan, Ano yakin akan dapat menyelesaikan keluhan masyarakat tentang perizinan yang terlambat. “Tidak ada hari esok untuk perizinan. Satu hari selesai, harus selesai,” tukasnya. Nasrudin Azis menambahkan, untuk mendapatkan pelayanan prima, pasangan wali kota dan wakil wali kota harus terus melakukan pengawasan. Untuk itu, Azis merasa lebih bangga bekerja di luar kantor dibandingkan berada di balai kota. “Terjun langsung ke lapangan. Itu yang sudah dan akan terus kami lakukan,” janjinya. Tidak beda dengan jawaban pasangan nomor urut tiga, Ayi Nadjib-Azrul Zuniarto. Menurut Ayi, kunci pemerintahan ada di nahkoda (wali kota). Pria berkacamata itu akan memanfaatkan satu minggu untuk mendatangi 22 kelurahan. “Jadwalnya akan saya tempelkan di setiap baperkam dan surat kabar, agar masyarakat mudah menemui dan mencari saya,” tukasnya. Untuk memperbaiki infrastruktur, Ayi akan menerapkan proyek berdasarkan program. Di samping itu, Ayi memiliki program membuat mobil klinik untuk mendatangi masyarakat. Azrul menambahkan, 6.700 PNS di Kota Cirebon akan melayani masyarakat. Pelayan kesehatan akan diperbanyak, perizinan dipangkas. “Ujung tombak pelayanan akan diubah standar perbankan. Baik orangnya, mejanya, dan pelayanannya. Kita latih senyum juga,” janji Azrul. Pasangan nomor urut empat, Sofyan-Sunarko Kasidin (Abah Ako) mengatakan, dia akan melakukan terobosan akan pelayanan perizinan, infrastruktur dan keterbukaan informasi publik. Sofyan menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan birokrat sebagai ujung tombak perubahan dalam pelayanan perizinan. “Kita jadikan birokrat yang beriman dan takut pada Allah SWT. Itu modal dasar dalam memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya. Di samping itu, reward and punishment akan diberikan kepada PNS. Untuk itu, wali kota bersama wakil wali kota harus menyiapkan sistem dan pengawasan serta transparansi. Termasuk di dalamnya, turun langsung ke masyarakat. Hal yang sama disampaikan pasangan nomor urut lima, Saladin-Heru Cahyono. Dikatakan, pihaknya akan membuat langkah cepat. Semua perizinan akan dievaluasi. “Mana yang diteruskan, mana yang tidak. Kami akan buka pelayanan 24 jam,” ujarnya. Heru Cahyono menambahkan, terobosan perizinan akan dilakukan dengan memangkas birokrasi. Pemimpin, katanya, melayani masyarakat. “Kami umumkan setiap enam bulan atau satu tahun tentang perkembangan kinerja kami kepada masyarakat,” janjinya. Acara debat kandidat ditayangkan live di RCTV itu, menghadirkan tiga panelis yang kompeten. Yakni, Wakil Rektor II Untag Cirebon Dr Hj Erna MSi, Dekan Fakultas Ekonomi Unswagati, Dr Hj Ida Rosnidah SE MM Ak, dan guru besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof Dr Adang Djumhur MAg. Selain masalah perizinan dan pelayanan publik, panelis mengajukan berbagai pertanyaan. Di antaranya, peningkatan investasi dan perekonomian masyarakat. Ratusan pendukung dari lima pasangan tersebut hadir memeriahkan suasana debat. Hingga selesai, semua aman terkendali. (ysf)