KESAMBI - Desakan dari internal partai Golkar untuk segera menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Partai Golkar untuk mencari pengganti Sunaryo HW sebagai ketua, tampaknya masih belum bulat.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar, Ali Rahman SE MM menegaskan, tidak alergi dengan musdalub sepanjang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi. “Musdalub itu harus mendapat izin dari DPP. Saya tidak pernah alergi musdalub. Dan sampai sekarang saya belum melihat surat pemberhentian itu,” katanya kepada Radar melalui sambungan telepon, Rabu (13/3).
Ali menyebutkan, hingga sekarang Sunaryo masih tetap ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Dirinya sebagai wakil ketua bidang organisasi hingga sekarang belum menerima surat pemberhentian Sunaryo dari jabatannya. “Walaupun saat ini Sunaryo masih menjalani proses hukum, tapi belum ada SK pemberhentian terhadap Sunaryo. Karenanya yang bersangkutan masih sah sebagai ketua Golkar periode 2010-2015,” ucapnya.
Kalaupun ada desakan musdalub, lanjut Ali, status Sunaryo sebagai ketua partai harus jelas dulu, diberhentikan atau tidak. Ia mengaku kalaupun ada surat pemberhentian, tentu saja DPD akan menggelar rapat pleno menyikapi surat. Hanya saja surat itu tidak pernah ada, sehingga DPD tidak bisa melakukan pembahasan melalui pleno.
Mantan ketua AMPI ini meminta kepada seluruh pengurus Golkar di Kota Cirebon untuk taat asas. Jangan malah mengobrak-abrik tatanan pedoman organisasi. Sepanjang belum ada pemberhentian dari DPD Golkar Jawa Barat, maka Sunaryo tetap ketua Golkar Kota Cirebon yang sah.
Pihaknya mempersilakan tiap pengurus kecamatan (PK) maupun pengurus DPD mewacanakan musdalub, yang penting sesuai mekanisme organisasi dan itu harus dipatuhi. Kalaupun ada pernyataan ketua PK Harjamukti ingin musdalub, tentu saja tidak bisa pernyataan pribadi sebagai ketua PK lantas dianggap sebagai keputusan organisasi, karena untuk menjadi sebuah keputusan harus melalui rapat pleno PK. “PK sering kumpul, itu hal yang wajar dan positif untuk membangun komunikasi dan harus kita dukung,” ujarnya.
Terpisah, pengurus DPD partai Golkar, Andi Riyanto Lie menyambut positif wacana musdalub partai Golkar. Hanya saja itu semua tergantung kepada masing-masing PK selaku pemilik hak suara. “Mereka yang mengajukan ke DPP, kalau disetujui baru bisa dilaksanakan musdalub,” katanya.
Sekretaris Pemuda Demokrat, Hartoyo menilai, wacana musdalub partai Golkar secara norma memang ada pintunya, tapi secara moral tidak etis dilakukan. Karena ketuanya sedang menjadi pesakitan. Kondisi saat ini, lanjut Hartoyo, sebenarnya partai Golkar masih eksis, dan sebaiknya euforia kemenangan Ano Sutrisno sebagai wali kota jangan sampai berlebihan pada perebutan kekuasaan Golkar pada saat kondisi tidak normal. Karena nanti akan berdampak lebih buruk melahirkan dendam politik baru di tubuh partai Golkar. “Apabila sampai terjadi musdalub, ini menjadi preseden buruk para politisi Cirebon masuk ke desain depolitisasi. Politisasi hukum harus dilawan semua politisi parpol, bukan malah parpol melegitimasinya,” pungkasnya. (abd)
Tags :
Kategori :