Ternyata, Se-Kelurahan Panjunan Salah Cetak
KESAMBI - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon “angkat tangan” terkait kesalahan cetak ribuan Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS). Pasalnya, selama pembuatan, Dinsos merasa tidak pernah bersentuhan dengan data.
Ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, Maemunah SSos mengatakan, selama pembuatan KCMS, Dinsos tidak pernah bersentuhan dengan data. Dalam proses pembuatan, yang bersentuhan langsung dengan data adalah Bappeda dan BPS sebagai pihak yang melakukan survei. Kemudian dishubinkom sebagai pengolah data dan pihak ketiga sebagai pencetak kartu. “Jadi, Dinsos ini tidak pernah bersentuhan dengan data, kami hanya menerima kartu yang sudah jadi,” bebernya, Kamis (21/3).
Ditanya penyebab, Maemunah menilai, kemungkinan besar terjadi kesalahan pada saat entry data. Sehingga, kesalahan cetak KCMS tidak hanya terjadi di RW 10 Pesisir, namun se-Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Lalu bagaimana solusi kesalahan cetak itu? Maemunah mengatakan, awalnya akan dilakukan verifikasi ulang untuk masyarakat Panjunan. Verifikasi tersebut dilakukan bersamaan dengan survei untuk calon penerima KCMS susulan. Namun karena hingga saat ini masih belum jelas kapan verifikasi dilakukan, kemungkinan besar akan ada pendataan ulang yang melibatkan pihak kelurahan dan RW setempat. “Tadinya mau dimasukkan ke yang verifikasi susulan, tapi kan lama. Ya harusnya ada pendataan ulang. Mungkin langkah itu yang akan diambil,” jelasnya.
Maemunah juga membantah bila pemerintah kota hingga saat ini belum melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sekitar Juli 2012 lalu, OPD yang terlibat dalam KCMS sudah melakukan sosialisasi dengan pihak kelurahan, LPM dan RW se-Kota Cirebon.
Terkait penggunaan, Maemunah menjelaskan, KCMS bisa digunakan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, kependudukan, KB dan bantuan sosial lainnya. Di bidang pendidikan, KCMS mencakup seragam sekolah, LKS, biaya SPP dan buku cetak. Sementara kesehatan mencakup pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, bidang KB yaitu pelayanan gratis KB dan untuk bantuan sosial, penerima KCMS diprioritaskan dalam bantuan sosial. Sementara untuk bidang kependudukan, Maemunah masih menunggu juknis dari disdukcapil. “KCMS hanya berlaku di tingkat Kota Cirebon,” kata Maemunah.
Sementara jamkesmas, berlaku hanya untuk bidang kesehatan. Berbeda dengan KCMS, masyarakat yang menggunakan jamkesmas bisa menikmati layanan kesehatan di luar Kota Cirebon. Apakah boleh pemegang jamkesmas memiliki KCMS? Diakui Maemunah hal itu diperbolehkan. “Karena ya tadi itu, jamkesmas hanya meng-cover kesehatan, sementara KCMS itu di lima bidang,” bebernya.
Saat satu masyarakat mendapatkan jamkesmas dan KCMS, untuk bidang kesehatan, masyarakat tersebut tinggal memilih akan menggunakan KCMS atau fasilitas jamkesmas.
Lalu bagaimana dengan SKTM? Keberadan SKTM sendiri, lanjut dia, diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan jamkesmas dan KCMS. Sementara penggunaannya pun mayoritas untuk dunia kesehatan.
Terkait keluhan masyarakat tentang kesalahan nama di KCMS, Maemunah mengatakan KCMS yang dipegang tetap bisa digunakan, dengan memakai surat keterangan dari Dinas Sosial. “Yang terpenting saat perbaikan membawa KK dan KTP,” tukasnya.
Terpisah, Akademisi Unswagati, Drs Moh Taufik Hidayat MSi menjelaskan, sejak awal program KCMS diluncurkan, sudah menunjukkan gelagat yang tidak benar. Hal itu terlihat dari pendataan tahun lalu. Data dari setiap instansi pemerintahan tentang masyarakat miskin, selalu berbeda-beda. Sementara pada penerapan KCMS, pemerintah kota justru memilih data PSED yang jumlahnya lebih sedikit dari data DKK. “Akibatnya banyak masyarakat miskin yang tidak ter-cover,” bebernya.
Sebelumnya, ribuan KCMS di RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan diketahui salah cetak. Ketua RW 10 Pesisir Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kadiro mengatakan, alamat yang tertulis seharusnya RW 10, namun pada KCMS untuk warganya, tertulis RW 01 Pesisir. Total KCMS yang salah sekitar dua ribu kartu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan KCMS yang baru akan diberikan. (kmg)