30 Warga Indramayu Dapat KCMS

Dewan Salahkan BPS, Mendata Tak Libatkan RT RW KEJAKSAN – Carut-marut kartu cirebon menuju sejahtera (KCMS), membuktikan kalau pemerintah setengah hati dalam melayani masyarakat. Selain kesalahan fatal data pencetakan di seluruh Kelurahan Panjunan, ditambah juga dengan kekeliruan data di RW 1 Kelurahan Kesenden. Sebanyak 30 warga ber-KTP Indramayu dapat KCMS, tapi warga kota justru tidak. \"Datanya gimana? Wajar jika ini bikin ribut. Saya bisa buktikan itu,\" ucap anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon, Sumardi kepada Radar, kemarin. Sumardi menyebut, data 30 warga Indramayu yang hanya mengontrak di RW 1 Kesenden tapi memiliki fasilitas jamkesmas dan KCMS, bisa dia dibuktikan. “Inikan terang-terang salah sasaran, warga ber-KTP kota justru tidak mendapatkan jamkesmas dan KCMS,” tegasnya. Senada, Sekretaris Komisi C DPRD, Taufik Pratidina menyampaikan kebijakan tentang KCMS berangkat dari niat dan tujuan baik. Namun, dia sangat prihatin dengan pelaksanaan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dia meminta wali kota-wakil wali kota mendatang, untuk membenahi dan mengevaluasi KCMS. Soal Dinsos yang merasa tidak terkait dengan data penerima KCMS sekarang, Taufik mengakui memang Dinsos hanya pengguna manfaat. Bukan pelaksana teknis KCMS. Pendataan warga miskin dilakukan Bappeda bersama BPS Kota Cirebon. Selain itu, Pemkot membentuk tim verifikasi untuk menentukan seseorang layak atau tidak mendapatkan KCMS. Sebanyak 28 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS) masih belum diverifikasi. “Untuk data di Dinsos, lima ribu jiwa belum diverifikasi,” terang Taufik. KCMS memiliki peran penting untuk menjadi bukti warga mendapatkan jamkesmas atau jamkesda. Meskipun dianggap tidak maksimal untuk bidang kesehatan, KCMS masih relevan untuk pendidikan dan bantuan sosial lainnya. Solusi masalah kesehatan, kata Taufik, anggaran jamkesda sudah ditambah menjadi Rp12 miliar. Jumlah ini naik signifikan dibanding 2012 yang hanya Rp8 miliar. “Tidak utuh Rp8 miliar, Rp3 miliar dipakai membayar hutang jamkesda tahun 2011. Jadi, 2012 hanya ada Rp5 miliar saja,” ungkapnya. Kenaikan dana kesehatan itu, diharapkan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Taufik setuju dengan usulan warga cukup menunjukkan KTP Kota Cirebon saat berobat dan gratis. Asalkan mau di ruang kelas III, pasien dari kota mendapatkan pelayanan rumah sakit secara gratis. Selain itu, dia menilai pendataan jamkesmas banyak yang salah sasaran. Padahal, Kota Cirebon mendapatkan tambahan kuota 11 ribu penerima jamkesmas. Sementara, anggota Komisi A DPRD, Djoko Poerwanto mengatakan, banyaknya kesalahan data saat ini, karena BPS kurang menyeluruh dan tidak melibatkan RT dan RW dalam melakukan survei. Sehingga, hasil data tidak akurat dan banyak salah sasaran. “Yang paling mengetahui miskin tidaknya ketua RT atau ketua RW. Ini harusnya dilibatkan,” tukasnya. Kurangnya koordinasi akibat ego sektoral yang masih kuat antar instansi pemerintah terkait, membuat mereka merealisasikan kepentingannya saja. SKPD, dianggap tidak legowo mengalokasikan dana untuk KCMS.     Menurutnya, program KCMS akan terlaksana sesuai harapan, jika dikomandoi sekretaris daerah (Sekda). Jika diperlukan, wakil wali kota atau wali kota langsung yang menjamin jalannya program yang sangat bermanfaat bagi warga. Di samping itu, tiga pejabat teras pemkot itu dapat meredam ego sektoral setiap SKPD terkait. “KCMS kalau digarap maksimal, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat kecil,” tukasnya. Warga miskin tidak perlu repot untuk mengurus masalah kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial mereka. Cukup dengan menunjukan kartu KCMS, hak pelayanan diberikan. Djoko tidak setuju KCMS dibubarkan. Pembenahan kuota, mekanisme dan kualitas pelayanan menjadi hal yang harus dilakukan. “KCMS program prorakyat tulen,” ucapnya. (ysf)