Masih Belum Beres, UN Diundur Lagi JAKARTA - Saking amburadulnya, pelaksanaan ujian nasional (UN) jenjang SMA/sederajat tidak cukup diundur sekali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan, UN di Kalimantan Timur yang sedianya dimulai kemarin, diundur Rabu pekan depan (24/4). Mendikbud Mohammad Nuh mengakui, UN tahun ini memang tidak lazim. Nuh menguraikan pelaksanaan UN SMA/sederjat di sebelas provinsi yang mengalami penundaan gara-gara persoalan pendistribusian naskah ujian di PT Ghalia Indonesia Printing. Kesebelas provinsi itu adalah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, NTB, dan NTT. Menteri asal Surabaya itu menguraikan satu per satu pelaksanaan UN hari ini. \"Provinsi Bali oke, UN dimulai hari ini dan jamnya sesuai,\" ujar Nuh saat ditemui di kantornya, kemarin. UN juga berjalan lancar serta tepat waktu di Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Kemudian dia mengatakan, UN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kecuali Kota Kupang, juga terlaksana hari ini, tetapi bergeser beberapa jam. \"Jadi semuanya tadi oke. Yang bergeser satu hari penuh itu hanya di Kalimantan Timur (Kaltim, red),\" kata Nuh. Dia mengatakan, keputusan ini sudah dikoordinasikan dengan gubernur Kaltim dan Komisi X DPR. Pihak Kemendikbud tidak bisa memaksakan pelaksanaan UN kemarin, jika pemda setempat menolaknya. Di Provinsi Kaltim, UN yang seharusnya digelar kemarin diundur menjadi Rabu (24/4) pekan depan. Nuh menegaskan, posisi UN di Kaltim sudah bukan lagi UN utama, tetapi UN susulan. Sehingga soal ujiannya adalah soal ujian susulan, bukan soal ujian utama. Untuk pelaksanaan UN yang berjalan hari ini, Nuh mengatakan, bakal berlangsung lancar. Sebab hampir seluruh naskah sudah dipastikan telah tiba di rayon-rayon. Di sebelas provinsi yang bermasalah tadi, UN hari ini adalah untuk mata pelajaran (mapel) yang seharusnya diujikan Rabu lalu (17/4) yakni matematika. Mantan rektor ITS itu juga menjelaskan, persiapan UN SMP yang bakal berjalan Senin (22/4) pekan depan. Nuh mengatakan, sampai saat ini pendistribusian soal UN untuk 22 provinsi sudah beres. \"Untuk distribusi naskah SMP di 11 provinsi yang awalnya menjadi tanggungan Ghalia, sedang berlangsung,\" tandasnya. Namun Nuh optimis, UN SMP tidak akan mengalami penundaan seperti UN SMA/sederajat. Nuh berharap, persoalan UN ini tidak dipermasalahkan terus. \"Saya akui memang, UN tahun ini tidak lazim,\" tegas dia. Tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan solusi. Jika terus dipersoalkan, justru siswa peserta ujian yang akan dikorbankan. Terkait mencari pihak mana yang salah, nanti setelah UN rampung. Nuh menjawab diplomatis saat dia disebut kecolongan untuk urusan percetakan. \"Kami telah berusaha dengan maksimal untuk mencegah terjadinya insiden ini,\" katanya usai mendampingi Presiden SBY di Hotel Ritz Carlton. Dia mengatakan, pengunduran pada Kamis kemarin ditetapkan setelah Ghalia mengaku, sanggup mengatasi keterlambatan. Meski sistem percetakan tahun ini kacau, Nuh mengatakan, belum terpikir untuk mengembalikan wewenang percetakan naskah UN di tingkat provinsi. Dari segi distribusi, memang tampak sederhana, karena relatif dekat. Namun Nuh khawatir terkait jaminan tidak akan terjadi kebocoran. \"Dulu pernah 25 perusahaan, tapi kita kesulitan mengontrolnya,\" katanya. Di antara perusahaan yang mendapat pelimpahan pencetakan, pengepakan, serta pendistribusian naskah ujian SMP adalah PT Temprina Media Grafika. Percetakan yang bermarkas di Surabaya ini kebagian untuk provinsi Sulut, Sulsel, Sulteng, dan Sultra. Direktur Temprina M Nasir mengatakan, pelimpahan ini tidak mengganggu tanggung jawab mereka untuk pengerjaan naskah ujian paket 6. \"Untuk paket 6 ujian SMP sudah didistribuskan, sudah di rayon,\" tuturnya kemarin. Sedangkan untuk pengerjaan pelimpahan dari Ghalia, Nasir mengatakan sudah digarap sejak Selasa lalu (16/4). \"Pelimpahan ini mulai dari awal. Pencetakan, pengepakan, hingga distribusi,\" tegas dia. Nasir mengatakan, untuk naskah ujian SMP hari pertama dan kedua (22-23/4) sudah mulai didistribusikan. Sedangkan untuk naskah ujian hari ketiga dan keempat (24-25/4) direncanakan mulai didistribusikan akhir pekan ini. Dia mengatakan, dengan perhitungan yang matang, pendistribusian naskah ujian pelimpahan dari Ghalia ini bakal berjalan dengan lancar. Untuk urusan administrasi, Nasir mengatakan tidak ada masalah. \"Sebab kita sudah mendapatkan surat resmi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud,\" tandasnya. Selain itu, pelimpahan tugas dari Ghalia itu juga kepada perusahaan yang sama-sama pemenang tender UN. DUGAAN SABOTASE TERUS BERHEMBUS Di balik riuhnya komentar kacaunya UN 2013, dugaan ada permainan kotor dalam tender terus berhembus. Selain itu, dugaan adanya sabotase, sehingga UN menjadi kacau juga ikut meramaikan suasana. Dalam paparan Minggu lalu (14/4) Nuh mengakui, jika kacaunya UN kali ini ada potensi sabotase, sehingga perlu dibuktikan lewat investigasi. Menurut sumber internal di Kemendikbud, saat ini tim investigasi juga menelusuri potensi sabotase. Titik utama yang diinvestigasi adalah Ghalia dan PT Balebat Dedikasi Prima. Seperti diketahui, pekerjaan Ghalia gagal total sehingga UN di 11 provinsi tertunda. Sedangkan UN di Sumatera Utara, wilayah Balebat, juga ditunda gara-gara pendistribusian kacau. \"Percetakan Ghalia itu adalah percetakannya penerbit buku pelajaran Yudhistira (Yudhistira Ghalia Indonesia). Tapi tetap Pak Menteri menjunjung asas praduga tidak bersalah,\" ujar sumber tersebut. Motivasi utama mengacaukan UN ini adalah untuk menggagalkan pelaksanaan kurikulum baru. Seperti diketahui, jika kurikulum baru ini bergulir, maka buku pelajaran siswa akan didrop secara gratis oleh Kemendikbud. Sehingga pasar peredaran buku-buku pelajaran, semakin terbatas. Dari kekacauan UN ini, nantinya minimal ada pejabat strategis yang bakal dicopot. Di antara yang terancam adalah kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud yang ikut mengurusi tender. Nah, kepala balitbang ini juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum baru. Sebelumnya tanda-tanda sabotase sudah diungkap Nuh. Di antaranya adalah pada Selasa lalu (16/4) dia melihat banyak truk pengangkut naskah ujian di Ghalia yang teronggok. \"Padahal di dalamnya sudah ada naskahnya, dan di Halim Perdanakusuma pesawat sudah menunggu. Sampai Pak Menteri bilang, cepat dikirim, apa perlu pengawalan voorijder,\" kata dia. Cerita ini juga disampaikan Nuh dalam keterangan pers Rabu lalu (17/4). Namun beberapa hari sebelumnya, pihak Ghalia yang diwakili oleh Hamzah Lukman menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan, sehingga urusan percetakan dan pendistribusian menjadi kacau. Disinggung soal dugaan sabotase ini, Nuh mengatakan, tidak mau berandai-andai dulu. \"Saya tidak mau ambil spekulasi,\" kata dia. Nuh mengatakan, dirinya berkosentrasi dulu pada pelaksanaan UN supaya tepat waktu. \"Yang Jumat ya jumat, yang Senin ya Senin, dan yang Selasa ya Selasa, itu dulu,\" ujarnya. Nuh juga sempat disinggung dugaan kongkalikong dalam tender UN. \"Saya sekarang tidak mau banyak bicara dulu,\" kata dia. Nuh lantas mengeluarkan tabel panitia UN 2013. Dalam tabel itu, Nuh menegaskan, tidak ada keterlibatan Mendikbud di dalamnya. Posisi paling puncak dalam kepanitiaan UN adalah Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), kemudian balitbang. \"Jadi untuk urusan teknis tender, tanyakan ke mereka saja,\" ujar Nuh. Termasuk juga dugaan keterlibatan salah satu staf khusus Mendikbud dan anggota Komisi X DPR. \"Tidak apa-apa ada nama-nama yang disebut. Nanti kan setelah investigasi akan ketahuan,\" ujarnya. Nah berbekal hasil investigasi itu, Nuh mengatakan, baru bisa menjatuhkan sanksi. Termasuk jika ternyata dugaan sabotase oleh pihak percetakan terbukti benar. Terpisah, KPK yang selama ini diharapkan bisa turun tangan untuk mengecek karut marut UN belum memberikan langkah pasti. Jubir Johan Budi mengatakan, kalau pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Irjen Kemendikbud. \"Mereka berjanji untuk melakukan investigasi juga,\" tuturnya. Namun, lembaga pimpinan Abraham Samad itu belum sampai menyentuh pada PT Ghalia Indonesia Printing yang disebut-sebut sebagai biang kerok kekacauan UN. Seperti diketahui, beberapa LSM meminta agar KPK melakukan penyelidikan terkait tender percetakan. Tudingannya, PT Ghalia tidak berkompeten dalam melakukan tugasnya. \"Belum masuk ke sana, tetapi informasi yang masuk pasti akan ditelaah lebih jauh,\" janjinya. Telaah tersebut, lanjut Johan, telah dilakukan di tingkat pengaduan dan pengkajian. Namun, dia tidak menjelaskan dengan pasti bakal seperti apa akhir dari telaah yang dilakukan lembaga adhoc itu. Tidak jelas juga apa yang membuat KPK belum memastikan bakal membuka penyelidikan atas tender soal UN. Sebelumnya, Johan menyebut, pihaknya tak bisa turun tangan begitu saja dan butuh hasil audit. Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, baru timnya bisa turun. (wan/ken/dim)
Kategori :