CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menilai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum selaras. Kondisi itu terlihat di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2019. Demikian disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS, Nova Fikrotushofiyah dalam pandangan umum DPRD terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan Raperda RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, kemarin (19/8). Menurutnya, di dalam dokumen pengantar nota keuangan ditulis bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi pada 2019 ditujukan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah melalui pemberdayaan sosial ekonomi keluarga pra sejahtera, didukung kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang mantap. \"Menurut kami arah kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan fakta. Sebab proporsi anggaran yang direncanakan dalam perubahan ini untuk urusan ekonomi dan lingkungan hidup justru menurun. Untuk urusan ekonomi dari 6,12 persen menjadi 5,25 persen. Dan urusan lingkungan hidup dari 1,66 persen menjadi 1,39 persen,” jelasnya. Tidak hanya itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Yakni, nomor keempat terbesar se-Jawa Barat. Termasuk, kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, terutama akibat pengelolaan sampah yang belum maksimal,\" katanya. “Karena itu, kami juga meminta penjelasan terkait penerimaan total silpa sebesar Rp309 miliar, ada penambahan sebesar Rp219 miliar berasal dari program kegiatan apa dan di SKPD mana,” terangnya. Pandangan fraksi pun disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati. Dia menjelaskan, pemerintah daerah harus bisa menggali potensi penghasilan PAD dan potensi SDM serta SDA yang ada. Tak hanya itu, terkait permasalahan sampah, juga menjadi sorotan fraksi. Sebab, dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan Kabupaten Cirebon sampah menjadi pemandangan yang tidak mengenakan. \"Jelas permasalahan sampah ini mengganggu pemandangan dan lingkungan. Maka kami minta agar pemerintah harus hadir dalam menangani permasalahan sampah ini,\" pungkasnya. (sam)
Nilai Kebijakan Pemkab Belum Selaras
Selasa 20-08-2019,16:30 WIB
Editor : Leni Indarti Hasyim
Kategori :