CIREBON – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari PDIP, Bambang Mujiarto ST menyebut, sebagian besar pengaduan dan laporan yang masuk saat pelaksanaan reses kedua adalah persoalan sosial. Di mana, banyak bantuan dari pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran.
Terkait persoalan ini, menurut Bambang, disebabkan karena belum validnya data yang digunakan untuk pendistribusian bantuan. Sehingga, sebagian bantuan malah turun tidak tepat sasaran.
“Saya dapat beberapa pengaduan. Ada warga miskin yang justru tidak menerima bantuan. Ada anak sekolah dari keluarga miskin yang tidak dapat program KIP, atau ada keluarga miskin yang tidak menerima BPJS PBI,” ujar Bambang.
Dari hasil pengamatan dan evaluasi, ada beberapa faktor yang membuat persoalan tersebut terjadi. Salah satunya adalah keberadaan basis data yang belum valid dan perlu segera dilakukan validasi. Data, sambung Bambang, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat melalui program-programnya.
“Sekarang begini, programnya ada, bantuannya ada, tapi ada warga miskin yang tidak dapat bantuan. Sementara ada yang dirasa sudah mampu tetap dapat bantuan. Ini kan berarti ada kesalahan. Hasil analisa saya, salah satu penyebabnya adalah pada data, harus diperbaiki dan di-update secara continue. Ini PR Pemprov Jabar. Pak Gubernur, saya minta jangan cepat puas,” imbuh Bambang.
Selain itu, saat melakukan reses kedua ke wilayah Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Bambang juga bertemu dengan puluhan perwakilan nelayan pantura. Tarji, salah satu tokoh nelayan di Desa Karangreja, Kecamatan Suranenggala, meminta pihak terkait melakukan upaya-upaya konkret untuk penguatan dan peningkatan aktivitas nelayan di wilayah tersebut.
Pasalnya, menurut dia, saat ini ada beberapa hal yang justru sangat menghambat dan kurang perhatian dari pemerintah. Utamanya untuk kegiatan nelayan dan aktivitas tempat pelelangan ikan di Desa Karangreja.
“Yang paling utama itu muara Sungai Winong yang mengalami pendangkalan ekstrem. Nelayan kerap kesulitan masuk jika pulang melaut. Kadang harus menunggu air laut rob terlebih dahulu baru bisa masuk sungai,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, saat ini muncul banyak sekali pedagang ikan di sekitar TPI yang posisinya menghalangi aktivitas nelayan. Tarji meminta ada pasar baru yang lebih akomodatif dan representatif sehingga tidak menggangu aktivitas nelayan.
Bambang sendiri mendesak Pemprov Jabar untuk tidak hanya melakukan pengerukan muara Sungai Winong. Namun juga melakukan pembekalan atau peningkatan SDM agar para nelayan pantura bisa meningkatkan daya saing dan hasil tangkapan semakin bertambah.“Setelah infrastruktur pendukung dibangun, nanti tinggal manusianya. Ini harus karena peningkatan hasil tangkapan harus disertai upgrading SDM dan alat-alatnya juga,” katanya.
Bambang menyebut, sektor pariwisata juga tak kalah penting untuk dimajukan. Menurutnya, Cirebon, selain terkenal dengan wisata religi dan kuliner juga punya kelebihan dan keunggulan di sektor budaya, seni dan wisata alamnya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang nantinya bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Seperti Batu Lawang yang akan berkembang pesat andai punya akses sendiri dari Kabupaten Cirebon. Ada Gunung Jati, ada wisata kuliner, dan wisata alam lainnya yang harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dikembangkan,” ungkapnya. (dri/adv)