SUMBER– Dugaan adanya pengkondisian pegawai negeri sipil (PNS) agar mendukung salah satu calon yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM, mendapat sorotan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cirebon. Ketua Panwaslu, Nunu Sobari SH MH mengaku, akan ikut memantau langsung kegiatan pemerintah daerah selama bulan Ramadan. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung, dan menelusuri tudingan terkait dugaan upaya pengkondisian PNS dan sisipan kepentingan politik dalam kegiatan tersebut. “Kita akan pantau, walau sebelumnya sudah sering kami pantau melalui panwascam (panitia pengawas kecamatan, red) dan pengawas pemilu,” terangnya, melalui sambungan telepon, Selasa (16/7). Tidak hanya kegiatan Pemerintah Kabupaten Cirebon saja, DPRD Kabupaten Cirebon pun akan dipantau kegiatannya, baik saat kunjungan ke kecamatan atau ke sejumlah lokasi lain. Mengingat ada beberapa anggota DPRD yang maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. “Tugas kita mengawasi secara keseluruhan,” ungkapnya. DIjelaskannya, berdasarkan UU No 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan diperjelas dengan PP No 37/2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik, serta PP No 53/2010 tentang disiplin PNS, disebutkan bahwa PNS dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik praktis. “Netralitas PNS sudah diatur dalam undang-undang, kalau ada yang melanggar harus siap untuk disanksi,” ucapnya. Diakui Nunu, dalam momen Ramadan seperti ini, pengkondisian yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kepada sejumlah kelompok massa, sangat rentan terjadi. Berdalih menyelenggarakan kegiatan buka puasa, tarawih dan lain-lain, di sela-sela kegiatan pasti ada saja pesan-pesan politik yang disampaikan. “Kalau dengan kelompok masyarakat yang bebas itu sah-sah saja, tapi kalau dengan PNS tidak diperbolehkan. Walaupun PNS mampunyai hak pilih, tapi dalam praktiknya ia harus bersikap netral demi kondusivitas daerah,” bebernya. Walaupun sudah ada indikasi pemanfaatan Safari Ramadan untuk kepentingan pilbup, Nunu mengaku, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas PNS dalam acara politik praktis. Justru yang ia masih tangani adalah pengaduan mengenai pengusungan dan dukungan sejumlah partai politik. “Belum ada yang lapor, tapi tetap kita lakukan pengawasan,” tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD dan Wakil Bupati Cirebon berang. Keduanya merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan Safari Ramadan yang terdiri dari kegiatan buka puasa bersama, Tarawih keliling dan salat Isya di Pendopo Bupati Cirebon yang melibatkan banyak PNS. Ketua DPRD dan wabup menduga ada upaya pengkondisian pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung pasangan cabup dan cawabup yang di-back up penuh bupati yakni Hj Sri Heviyana Supardi-H Rakhmat. Tak terima ditelikung, Ketua DPRD, H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM langsung mengundang Sekretaris Daerah, Drs H Dudung Mulyana MSi dalam rapat Badan Anggaran, Senin (15/7) untuk dimintai penjelasannya. (jun)
Kategori :