Ono Baru Tahu, Ternyata Mau Kerja di Cirebon Timur Harus Bayar Rp4-5 Juta

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono ST, baru mengetahui jika di Kabupaten Cirebon ada pungutan liar untuk calon tenaga kerja yang ingin masuk ke sebuah perusahaan.

Hal tersebut diketahui Ono, ketika melakukan Reses III Tahun Sidang 2024-2025 di Balai Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Kamis 24 Juli 2025.

Dalam reses tersebut, sejumlah warga mengadukan adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada calon tenaga kerja.

Tidak tanggung-tanggung, besaran biaya yang dipatok oleh oknum LSM kepada calon tenaga kerja, berkisar Rp4-5 juta setiap orang.

BACA JUGA:Calon Tenaga Kerja di Kabupaten Cirebon Kena Pungli? Bupati Imron: Segera Laporkan

"Itu tadi ada yang menarik juga, ternyata penerimaan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon itu dikenai biaya 4 sampai 5 juta rupiah," ucap Ono.

Menurut warga, calon tenaga kerja harus membayar sejumlah uang agar bisa masuk kerja di seluruh perusahaan atau pabrik yang beroperasi di wilayah Cirebon Timur.

"Saya tanya siapa yang melakukan (pungli), ternyata LSM katanya," tambah Ono.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ono berjanji akan melakukan kordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat.

BACA JUGA:Daihatsu Ajak Masyarakat Rasakan Bahagia Sejak Pertama di GIIAS 2025

Dijelaskan Ono, saat ini sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pemberantasan Premanisme yang dipusatkan di Jawa Barat.

"Saya nanti kordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat," janjinya.

Satgas Terpadu tersebut, sambung Ono, merupakan komitmen Gubernur Jawa Barat dan Polda Jawa Barat dalam memberantas keberadaan premanisme yang kerap meresahkan warga.

"Mudah-mudahan setelah ini, Kapolda bisa menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan dimintainya rakyat 4-5 juta pada saat hendak masuk ke PT tersebut," sambung Ono.

Sumber: