Diduga Menyerang Medsos Aktivis DEEP Pasca Mengkritik Kebijakan KDM, Begini Respon Diskominfo Jabar

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Akun resmi media sosial (medsos) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diduga melakukan serangan digital (doxing) kepada Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati.

Dugaan ini disampaikan langsung oleh Neni Nur Hayati lewat keterangan tertulis, Kamis 17 Juli 2025 lalu yang dikutip radarcirebon.com dari laman resmi DEEP, Selasa 29 Juli 2025.

Neni mengaku, serangan digital dilakukan secara masih melalui akun medsos selama dua hari berturut-turut, yakni 15-16 Juli 2025.

Penyerangan digital terjadi setelah yang bersangkutan mengunggah video singkat di akun TikTok pada 5 Mei 2025 lalu.

Lewat video tersebut, dirinya menyampaikan perihal kekhawatiran terhadap praktik penggunaan buzzer yang dianggap dapat mengancam kehidupan demokrasi.

BACA JUGA:Kuningan Diguncang Kasus Dugaan Asusila Oknum Guru Terhadap Muridnya, Begini Respon KCD X Jabar

BACA JUGA:Lewat Program TJSL, PT KAI Daop 3 Cirebon Salurkan Bantuan untuk Perpenka

"Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15-16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital instagram @neni1783 dan akun tiktok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya," tulisnya.

Kemudian, dia pun menyampaikan informasi dari sejumlah jurnalis bahwa fotonya muncul di akun Instagram resmi milik Diskominfo Jabar yang berkolaborasi dengan akun lain seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks dalam unggahan yang membahas isu anggaran belanja media.

Neni menjelaskan, tujuan mengunggah video di TikTok semata-mata untuk edukasi publik. Dalam video tersebut dirinya tidak secara spesifik menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi (KDM). Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024," jelasnya.

"Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi.”

Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," jelasnya.

BACA JUGA:Eddy Syarief Masih Berstatus Pegawai RSUD Linggajati, Kadinkes Kuningan: Sementara Gak Bertugas

BACA JUGA:Tawuran di Indramayu, Berawal dari Masalah Pribadi Berujung di Kantor Polisi

Selanjutnya, Rabu 16 Juli 2025 lalu, Neni mengaku mendapat informasi bahwa unggahan miliknya disebarkan ulang oleh akun Diskominfo Jabar dengan narasi diduga menghakimi dan menafsirkan secara sepihak.

"Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo. Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif," ujarnya.

Oleh sebab itu, sebagai tindaklanjut dari informasi ini, Neni akan membawa masalah ini ke ranah hukum.

Sementara, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat membantah telah melakukan doxing terhadap Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP).

‎‎Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar mengatakan tuduhan yang sengaja mengekspos identitas Neni atau menggunakan platform resmi guna menyerang individu bahkan hingga menyebabkan Doxing tidaklah benar.

“Konten Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik. Tujuannya adalah diseminasi informasi.”

“Jika memerlukan informasi publik seperti anggaran dan dokumen, masyarakat dapat mengaksesnya melalui kanal resmi yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Adi dalam keterangan resminya, Senin 28 Juli 2025 kemarin.

BACA JUGA:40 Peserta Lolos Tes CAT Seleksi Komisi Informasi Cirebon 2025–2029, Ketua Petahana Tersingkir

‎Menurutnya, konten yang diunggah di medsos Diskominfo Jabar itu dibuat dengan pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan karakter audiens dan platform.

“Kami melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform medsos yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks,” tutur Adi.

‎Dijelaskan, unggahan yang dimaksud menggunakan teknik stitch, yaitu dengan mengutip atau melampirkan konten yang telah lebih dulu beredar di media sosial.

“Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar melakukan teknik stitch/melampirkan/mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, dan informasi yang sifatnya terbuka,” jelas Adi.

‎Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat. “Prinsipnya, kami terbuka untuk saran dan kritik,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase