Muncul Ketimpangan di KUA-PPAS APBD 2026, Yoga Setiawan: Kritik DPRD Belum Sentuh Akar Masalah Anggaran

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Usulan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2026 menuai sorotan tajam.

Pasalnya, alokasi anggaran dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019–2024, Yoga Setiawan SE, menilai kritik yang disampaikan Ketua DPRD saat pembahasan KUA-PPAS belum menyentuh akar persoalan. Ia menilai ketimpangan dalam postur anggaran sangat mencolok dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat.

"Ketimpangan anggaran tahun 2026 sangat terlihat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Porsi belanja pegawai terlalu dominan. Ini harus segera dibenahi," tegas Yoga, kepada Radar, Rabu (6/8/2025).

BACA JUGA:Bupati - PKK Instruksikan Bisa Raih Juara Lomba Desa Hadiah Rp 9 M

Menurutnya, dalam dokumen usulan KUA-PPAS 2026, total anggaran APBD Kabupaten Cirebon tercatat sebesar Rp4,2 triliun. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan hanya sekitar Rp170 miliar.

Angka tersebut dianggap tidak sebanding dengan urgensi dan kebutuhan infrastruktur saat ini. "Angka ini jauh tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Barat," terangnya.

"Ada daerah yang APBD-nya hanya Rp2,2 triliun tapi mampu mengalokasikan Rp300 miliar untuk infrastruktur. Kenapa Kabupaten Cirebon tidak bisa?," katanya heran.

Yoga menilai bahwa kritik verbal dari Ketua DPRD belum cukup. Ia mendorong agar DPRD mengambil langkah nyata, termasuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas ulang postur anggaran yang dianggap tidak proporsional.

BACA JUGA:Sengketa Tanah Kakek vs Cucu, Perdamaian Gagal, Lanjut ke Persidangan

Ia juga mengingatkan adanya potensi intervensi dari OPD yang tidak rela anggarannya dipangkas. "Ini pernah terjadi saat saya masih menjabat," ungkapnya.

Misalnya, ketika diketahui ada OPD yang keberatan anggarannya dicoret, laporkan saja. DPRD harus beri dukungan. Bupati dan Wakil Bupati juga perlu turun tangan, memberikan instruksi tegas kepada TAPD, Plt Sekda, Bapelitbangda, dan BKAD agar memprioritaskan anggaran infrastruktur.

Menurutnya, masih ada waktu untuk melakukan asistensi anggaran, terutama sepanjang bulan Agustus ini, sebelum APBD 2026 disahkan. Ia mendorong agar anggaran yang bersifat seremonial atau tidak mendesak bisa dialihkan untuk mendanai perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya.

"Bahkan, anggaran APBD 2025 yang belum digunakan secara maksimal masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas tersebut," paparnya.

BACA JUGA:Ribuan Bendera Merah Putih akan Meriahkan HUT Ke-80 RI

Yoga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Ia berharap kritik yang disampaikan oleh DPRD benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata, bukan hanya sebatas wacana.

"Mudah-mudahan apa yang digaungkan Ketua DPRD bisa benar-benar konkret dilaksanakan. Kami sebagai warga siap mendukung langkah perbaikan. Jangan sampai anggaran besar, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat," pungkasnya. (sam)

Sumber: